"Tapi, InsyaAllah Pak, kami sudah melakukan exercise beberapa kali dengan teman-teman di Direktorat Jenderal. InsyaAllah kami akan kembalikan sesuai komitmen dari awal kami Rp 5,8 triliun untuk infrastruktur berbasis masyarakat. Nanti pada kesempatan berikutnya kami akan sampaikan lebih rincinya setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan," jelas Dody.
Di tengah penyesuaian anggaran tersebut, pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek prioritas nasional tetap berjalan tanpa gangguan, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, air, energi, serta konektivitas antarwilayah.
Baca Juga:
Insentif Motor Listrik Turun dari Rp5 Juta Jadi Rp3 Juta, INDEF Soroti Efektivitas Subsidi
"Kalau prioritas sesuai dengan prioritas Pak Presiden. Satu kan swasembada pangan, air dan energi, itu tetap, konektivitas dijaga itu tetap. Penyelesaian rehab dan rekon di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tetap nggak berubah," tegasnya.
Dody juga menekankan bahwa dinamika pembahasan anggaran tidak boleh menghambat pelaksanaan proyek fisik di lapangan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Pekerjaan itu tidak akan terganggu hanya karena masalah misalnya politisasi anggaran. Ada tektokan saya, DPR, Bapenas gitu-gitulah. Itu kan politisasi anggaran. Itu tidak boleh mengganggu program-program fisiknya, karena kan program fisik itu kan harusnya harus segera bisa dimanfaatkan semaksimal oleh masyarakat," katanya.
Baca Juga:
RAPBN 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun, Edi Purwanto Pertanyakan Alokasi TKD
Ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan proyek agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan publik tanpa terhambat persoalan administratif.
"Jangan sampai ada masalah administrasi mengganggu pekerjaan fisik yang langsung dilaksakan manfaatnya oleh masyarakat," sambungnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
