Meski demikian, Amin mengingatkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Pelemahan mata uang yang berlangsung terlalu lama berpotensi memicu kenaikan inflasi, meningkatkan biaya produksi, serta menekan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang tepat.
Baca Juga:
Misbakhun: Nilai Transfer ke Daerah 2027 Masih Menunggu Pembahasan RAPBN
“Nilai tukar yang terlalu lemah tetap berisiko memicu inflasi, menaikkan biaya produksi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Karena itu, stabilitas ekonomi makro harus tetap menjadi prioritas,” imbuhnya.
Amin juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan dunia usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, pengendalian inflasi, penguatan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perluasan pasar ekspor harus dilakukan secara terpadu agar fondasi ekonomi Indonesia semakin kokoh di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga:
Rupiah Tembus Rp18.000/US$, Apindo Sebut Pengusaha Efisiensi & Stop Buka Loker
Ia menegaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh nilai tukar mata uang, melainkan oleh kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki daya saing tinggi serta mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional secara berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
