“Transparansi harga tiket adalah kewajiban pelaku usaha dan pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan tiket transportasi, BPKN RI juga menerima berbagai laporan masyarakat terkait kelangkaan BBM di sejumlah daerah yang berdampak pada antrean panjang di SPBU, terutama di jalur mudik dan kawasan wisata.
Baca Juga:
Dua Temuan Besar BPK di Dinas PUTR Kota Jambi, Kelebihan Pembayaran Proyek Capai Rp6,27 Miliar
Mufti menegaskan bahwa pada momentum libur panjang, pasokan BBM harus dipastikan aman dan merata agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Antrean panjang BBM bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal hak konsumen,” kata Mufti.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi kelangkaan, baik akibat kendala distribusi maupun dugaan praktik kelangkaan buatan yang merugikan masyarakat.
Baca Juga:
YLPK Jatim Dukung BGN Bersih-bersih Pegawai Nakal, Soroti Integritas Program MBG
“Jangan sampai ada kelangkaan, baik karena persoalan distribusi maupun dugaan kelangkaan buatan,” tegasnya.
BPKN RI pun meminta pemerintah bersama Pertamina untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM, khususnya di daerah tujuan wisata dan jalur strategis yang mengalami lonjakan mobilitas.
Dalam sektor transportasi udara, laut, dan darat, BPKN RI juga mengingatkan para pelaku usaha agar meningkatkan kualitas pelayanan selama periode NATARU dan libur sekolah.
