“Transparansi harga tiket adalah kewajiban pelaku usaha dan pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan tiket transportasi, BPKN RI juga menerima berbagai laporan masyarakat terkait kelangkaan BBM di sejumlah daerah yang berdampak pada antrean panjang di SPBU, terutama di jalur mudik dan kawasan wisata.
Baca Juga:
Sambut Nataru, PLN dan Mitra Siapkan 4.514 SPKLU di 2.862 Titik serta 69.000 Personel di 3.392 Posko Nasional, ALPERKLINAS: Mobil Listrik Aman Dibawa Mudik
Mufti menegaskan bahwa pada momentum libur panjang, pasokan BBM harus dipastikan aman dan merata agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Antrean panjang BBM bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal hak konsumen,” kata Mufti.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi kelangkaan, baik akibat kendala distribusi maupun dugaan praktik kelangkaan buatan yang merugikan masyarakat.
Baca Juga:
Transmisi Brandan–Langsa Normal dan Sistem Jaringan Listrik Sumut–Aceh Terhubung, ALPERKLINAS: Pemulihan Interkoneksi Sumatera Pasca Bencana Rampung, PLN Kerahkan Tenaga Operasikan Pembangkit
“Jangan sampai ada kelangkaan, baik karena persoalan distribusi maupun dugaan kelangkaan buatan,” tegasnya.
BPKN RI pun meminta pemerintah bersama Pertamina untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM, khususnya di daerah tujuan wisata dan jalur strategis yang mengalami lonjakan mobilitas.
Dalam sektor transportasi udara, laut, dan darat, BPKN RI juga mengingatkan para pelaku usaha agar meningkatkan kualitas pelayanan selama periode NATARU dan libur sekolah.
