Mufti menekankan bahwa pelayanan transportasi harus mencakup ketepatan waktu keberangkatan, kejelasan informasi kepada penumpang, mekanisme kompensasi jika terjadi keterlambatan atau pembatalan, serta perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif.
“Konsumen bukan hanya penumpang, tapi warga negara yang dilindungi undang-undang,” ujar Mufti.
Baca Juga:
Dua Temuan Besar BPK di Dinas PUTR Kota Jambi, Kelebihan Pembayaran Proyek Capai Rp6,27 Miliar
Ia menegaskan bahwa seluruh hak konsumen harus tetap dihormati, termasuk dalam kondisi padatnya arus perjalanan.
“Hak-hak mereka tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Tak hanya sektor transportasi, BPKN RI juga menaruh perhatian pada sektor pariwisata yang dinilai rawan praktik kenaikan harga tidak wajar selama musim liburan.
Baca Juga:
YLPK Jatim Dukung BGN Bersih-bersih Pegawai Nakal, Soroti Integritas Program MBG
Mufti menyampaikan bahwa pengelola destinasi wisata wajib memastikan fasilitas yang disediakan aman, nyaman, serta memperlakukan konsumen secara adil.
“Fasilitas wisata harus aman, nyaman, dan adil bagi konsumen,” kata Mufti.
Ia mengingatkan agar euforia liburan tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga tiket masuk, parkir, maupun jasa wisata lainnya secara berlebihan.
