Ia menekankan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, di mana perusahaan-perusahaan negara tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Prabowo juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara. "Badan ini harus bisa diaudit kapan saja oleh siapa pun, karena ini adalah milik anak dan cucu kita, generasi penerus bangsa," ujarnya.
Baca Juga:
Bulog Catat Serapan Gabah Selama Panen Raya Tahun Ini Naik 2.000 Persen Lebih
Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembentukan Danantara justru berisiko mengurangi transparansi pengawasan keuangan BUMN.
Menurutnya, pendirian Danantara dapat melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum seperti BPK dan KPK.
"BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit atau penegakan hukum terhadap Danantara. Implikasinya, potensi korupsi di BUMN yang tergabung dalam Danantara akan meningkat," ujarnya dalam sebuah diskusi di kantor ICW pada Senin (17/2/2025).
Baca Juga:
KAI Layani 11,8 juta Pelanggan Selama Masa Angkutan Lebaran 2025
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
