Meskipun dia sadar dari sisi geografis pembangunan infrastruktur terutama akses jalan antardesa di Teluk Wondama membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Memang dari segi geografis kita butuh biaya yang tidak kecil, dana daerah tidak bisa. Tapi saya melihat prospek ke depan, masyarakat di wilayah ini akan sangat bagus,” ungkapnya.
Baca Juga:
Penindakan Polres Tojo Una-Una Terhadap Kendaraan Brong Saat Ramadhan 2024
Menanggapi hal tersebut, Mendesa PDTT Abdul Halim Iskandar menyatakan komitmennya untuk membantu mendorong ketersediaan infrastruktur di Teluk Wondama terutama akses jalan antardesa.
Menurutnya akses infrastruktur terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Kita harus berpikir kondisi objektif di lapangan. Makanya itu, kita harus punya formula khusus. Karena saya yakin ini (Teluk Wondama) contoh kecil saja. Masih banyak di Papua, Papua Barat, NTT dan lainnya. Jadi kita harus punya formula khusus penanganannya bagaimana, jadi spesifiklah," ujarnya.
Baca Juga:
Pemkab Kapuas Hulu Resmikan Akses Jalan di Daerah Terisolir Sibau Hulu-Potan
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini meminta Bupati Hendrik S Mambor untuk segera menyelesaikan data berbasis SDGs Desa.
Dengan data tersebut maka akan bisa terpetakan kebutuhan desa-desa di Teluk Wondama termasuk kebutuhan ketersediaan akses infrastruktur.
“Pak Bupati diperkuat datanya, jalan antardesa berapa yang begitu. Saya prihatin banget itu kalau kita masih harus jalan kaki 4 hari, itu kan wajar kalau kemudian kita bilang belum merdeka,” ujarnya.
