WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan di kawasan Teluk Persia membuat dua kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) tertahan, sementara pemerintah berpacu dengan waktu memastikan jalur vital Selat Hormuz tetap aman dilintasi demi menjaga pasokan energi nasional.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menegaskan tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan pemerintah Iran terkait upaya meloloskan dua kapal tanker melewati Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga:
Bareskrim Ungkap Kronologi Penangkapan Andre Fernando di Penang
Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa lembaganya hanya memantau perkembangan pembahasan tanpa masuk ke ranah teknis maupun diplomasi.
“Itu nanti silakan tanya sama tim yang lainnya saja,” ujarnya jelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Sebagai jalur pelayaran strategis dunia, Selat Hormuz memiliki peran krusial dalam distribusi energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan produk turunannya.
Baca Juga:
Menteri HAM Minta Proses Hukum Kasus Andrie Yunus Digelar Terbuka
Dony kembali menegaskan bahwa Danantara tidak memiliki peran operasional dalam proses tersebut, melainkan sebatas fungsi pengawasan terhadap BUMN.
“Kalau saya enggak, kita cuma memonitor saja, tapi tidak terlibat langsung dalam prosesnya,” katanya.
Sebelumnya, Pertamina melaporkan dua kapal tanker mereka tertahan di kawasan Teluk Arab, yakni Pertamina Pride yang dikelola oleh NYK serta kapal Gamsunoro yang berada di bawah manajemen Synergy Ship Management.
Kapal Gamsunoro saat ini berada di Khor al Zubair, Irak, sementara Pertamina Pride tengah melakukan proses pemuatan di Ras Tanura, Provinsi Timur Arab Saudi.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan kedua kapal tersebut dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengatakan koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait lainnya.
“Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (29/3/2026).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak dari kawasan lain di luar Timur Tengah.
Langkah tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber impor energi demi memastikan keberlanjutan pasokan dalam negeri.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
