Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa potensi penguasaan hingga 91% pasar harus diimbangi dengan regulasi yang ketat agar tidak merugikan konsumen dalam jangka panjang.
Ia berpandangan bahwa peran negara melalui Danantara dan Golden Share akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Baca Juga:
Dorong Integrasi Sistem dan Standarisasi Perusahaan BUMN Sektor Logistik, MARTABAT Prabowo-Gibran: Harus Terpadu dan Efisien
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa langkah pemerintah merupakan bagian dari desain besar penguatan ekonomi nasional berbasis digital yang terintegrasi.
Ia melihat pendekatan ini sebagai fondasi menuju ekosistem ekonomi modern yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi manfaat.
Ia juga menyebut bahwa kebijakan penurunan komisi menjadi 8% merupakan sinyal kuat keberpihakan pemerintah kepada pengemudi sebagai pelaku utama di lapangan.
Baca Juga:
Reformasi BUMN Lewat Danantara, MARTABAT Prabowo-Gibran: Rekrut Profesional Kunci Cegah Korupsi
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli, kesejahteraan, serta stabilitas sosial dalam jangka panjang.
Dalam pandangan MARTABAT Prabowo-Gibran, keberanian pemerintah untuk masuk langsung ke sektor strategis seperti transportasi digital mencerminkan arah kepemimpinan yang progresif dan adaptif terhadap dinamika global.
Langkah ini dinilai akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi digital kawasan sekaligus menjaga kepentingan nasional di tengah dominasi platform global.
