Dari total usulan tambahan anggaran Rp1,345 triliun, porsi terbesar diarahkan ke sejumlah deputi teknis.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi menjadi penerima usulan tambahan terbesar yakni Rp277,4 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk fasilitasi potensi usaha berbagai sektor, termasuk agro-maritim, aneka usaha, peternakan, susu, perikanan, hingga pariwisata. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pendampingan produksi, penguatan kemitraan koperasi, serta pengembangan ekosistem dan jaringan usaha koperasi berbasis klaster.
Baca Juga:
Agar Tidak Diselewengkan, Prabowo Tetapkan Semua Barang Subsidi Harus Disalurkan Lewat KDMP
Selanjutnya, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing diusulkan memperoleh tambahan Rp267,04 miliar untuk pengembangan kewirausahaan koperasi, peningkatan kompetensi SDM, penyuluhan, sosialisasi pembentukan koperasi, hingga penguatan akses permodalan dan pembiayaan.
Sementara Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi mengusulkan tambahan Rp234,49 miliar, yang akan digunakan untuk layanan badan hukum koperasi, pendampingan dan restrukturisasi koperasi, penerapan manajemen risiko, digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan regulasi perkoperasian.
Adapun Deputi Bidang Pengawasan mengajukan tambahan Rp183 miliar untuk pembinaan perizinan, pemeriksaan koperasi, penanganan koperasi bermasalah, advokasi, mediasi, dan pengelolaan pengaduan.
Baca Juga:
Sebanyak 2.106 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Lampung Miliki NIB
Kementerian Koperasi juga mengusulkan alokasi Rp22 miliar bagi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) guna mendukung penguatan gerakan koperasi nasional. Selain itu, tambahan Rp191,68 miliar diajukan untuk dukungan pemberdayaan koperasi di daerah yang mencakup koordinasi pusat-daerah, pelatihan kompetensi, serta pengembangan talenta SDM koperasi.
Ferry berharap Komisi VI DPR memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut agar target strategis pengembangan koperasi, khususnya percepatan operasionalisasi 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dapat berjalan optimal.
"Oleh karena itu, kami berharap Komisi VI DPR RI dapat memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang telah kami sampaikan, agar target-target strategis perkoperasian dapat terwujud secara optimal," pungkasnya.
