WahanaNews.co, Jakarta - Berita yang sedang viral mengenai foto beras dari Perum Bulog atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mendapat sorotan setelah terlihat foto pasangan calon nomor urut 2, yaitu calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, tertempel pada beras tersebut.
Foto tersebut beredar di media sosial X, di mana beras yang betuliskan SPHP itu ditutupi dengan stiker pasangan calon nomor 2 tersebut. Netizen menyoroti foto tersebut karena beras itu merupakan beras yang dikeluarkan pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk bantuan pangan serta dijual lebih murah dari merek lainnya.
Baca Juga:
Dinas Pertanian Gunungkidul Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga
"Melanggar Konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga," ungkap salah satu akun yang mengunggah foto beras SPHP tersebut di X, dikutip Kamis, (25/01/24).
Foto yang beredar itu hanya satu beras. Namun, dalam cuitan lainnya akun tersebut mengungkapkan bahwa beras tersebut seharusnya tidak bisa dibeli dalam jumlah banyak.
"Beras merk SPHP itu hanya boleh dibeli maksimal 10 Kg/orang atau masing-masimg 2 Pack yang 5 Kg/pack. Jika 1 orang hanya boleh maksimal membeli 10 Kg, lantas bagaimana mekanisme pembelian ratusan hingga ribuan kilogram karena saat kampanye tidak mungkin hanya 1 warga yang dikasih," ungkapnya.
Baca Juga:
Kepala Bapanas Harap Kerja Sama Bulog dan Perpadi Tingkatkan Produksi Stok Beras
Menanggapi informasi yang beredar tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara. Ia mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana, jadi siapapun bisa membelinya.
"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap dia dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (25/1/2024).
Bayu mengatakan, jika beras tersebut telah didistribusikan ke masyarakat, Bulog tidak lagi dapat mengatur akan digunakan sebagai apa beras tersebut. Namun dia menegaskan dari proses packing Bulog tidak ada atribut politik apapun.
