WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya menyoroti tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha di sektor meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya akan menelusuri posisi penanganan masalah tersebut untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak terkait.
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
“Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Purbaya menegaskan akan mempelajari duduk perkara secara menyeluruh dan memastikan agar para pihak yang dirugikan mendapatkan hak mereka.
“Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” ujarnya.
Baca Juga:
Sistem Transfer Baru Siap Diluncurkan, Purbaya: Pemda Tak Bisa Lagi Timbun Uang di Bank
Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan keterlambatan pembayaran dari berbagai kegiatan pemerintah.
Mereka menyoroti bahwa sejumlah acara besar, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021, hingga kini belum dilunasi pembayarannya.
Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengungkapkan bahwa total utang PON Papua yang belum dibayarkan mencapai Rp340 miliar kepada para pelaku usaha, yang sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor katering, transportasi, kontraktor pameran, hingga penyelenggara upacara pembukaan dan penutupan.
“Itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 yang juga di Papua senilai Rp58 miliar, sehingga totalnya hampir Rp400 miliar,” jelas Iqbal.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini membawa dampak serius terhadap kelangsungan bisnis anggota mereka yang bergantung pada arus kas jangka pendek.
“Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” ujarnya berharap.
INCCA dan Asita juga meminta pemerintah agar pembayaran kepada pemenang tender kegiatan MICE dan multievent bisa dilakukan dengan sistem uang muka serta pembayaran bertahap hingga acara selesai, bukan 100 persen setelah kegiatan berakhir.
“Kami juga berharap pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen seperti di negara lain misalnya di Singapura dan Australia,” tambah Iqbal.
Langkah cepat dari Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya pun kini dinantikan, mengingat masalah ini telah membelit sektor MICE selama bertahun-tahun dan menghambat perputaran ekonomi kreatif nasional.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
