WAHANANEWS.CO Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar semakin memperkuat berbagai program yang berpihak kepada nelayan dan pembudidaya ikan.
Menurutnya, kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir perlu menjadi prioritas, mulai dari pembangunan pabrik pakan sederhana, perluasan subsidi asuransi nelayan, penguatan sektor budidaya, hingga kebijakan yang mampu menjamin stabilitas harga hasil perikanan.
Baca Juga:
I Ketut Suwendra Minta Revisi UU Kehutanan Perkuat Sanksi Reklamasi Tambang
Usulan tersebut disampaikan Endang saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengangkat tema Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan, di Yogyakarta, Jumat malam (10/7/2026).
Dalam forum tersebut, Endang menilai keberadaan koperasi nelayan perlu diperkuat melalui pembangunan pabrik pakan sederhana yang dikelola secara mandiri.
Menurutnya, limbah hasil perikanan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila diolah menjadi bahan baku pakan ikan.
Baca Juga:
DPR Ajak Hidupkan Kembali Pangan Nenek Moyang untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
“Dengan adanya koperasi nelayan ini sebaiknya ada pabrik pakan yang sederhana. Karena sebetulnya sisa-sisa dari ikan yang dijual itu banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pakan, ditambah dengan jagung dan potensi lokal yang lain,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia menjelaskan, pemanfaatan limbah perikanan tidak hanya dapat mengurangi biaya produksi pembudidaya, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus mendukung terciptanya ekonomi sirkular di sektor kelautan dan perikanan.
Selain penguatan kelembagaan koperasi, Endang juga menekankan pentingnya peningkatan perlindungan bagi nelayan melalui perluasan subsidi asuransi.
Menurutnya, pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko yang tinggi sehingga membutuhkan jaminan perlindungan dari pemerintah.
“Asuransi kita ini untuk nelayan belum sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah,” katanya.
Dalam upaya mendukung target swasembada pangan nasional, Endang turut mengusulkan penerapan diversifikasi pangan melalui integrasi budidaya ikan dengan sektor pertanian.
Ia menilai pemanfaatan saluran irigasi di kawasan persawahan sebagai lokasi budidaya ikan dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi para petani.
“Di tempat penanaman padi, ada semacam irigasi kecil yang ditanami ikan. Itu penting karena bisa menambah income dari para petani kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Endang meminta pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sektor ikan hias yang dinilainya memiliki prospek ekspor yang sangat menjanjikan.
Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai salah satu sentra produksi ikan hias nasional yang telah menembus pasar internasional, termasuk Jepang dan sejumlah negara di Eropa.
Namun, menurutnya, potensi tersebut belum didukung secara optimal, terutama dalam penyediaan bibit unggul, pendampingan, maupun akses informasi pasar ekspor.
Tak hanya itu, Endang juga menyoroti kondisi pembudidaya ikan nila di Kota Bogor yang masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait rendahnya harga jual di tingkat petambak dan persoalan pembibitan.
Ia mengungkapkan bahwa harga ikan nila di tingkat pembudidaya hanya berkisar Rp18 ribu per kilogram, sedangkan di restoran dapat mencapai sekitar Rp85 ribu per kilogram.
Menurutnya, kesenjangan harga tersebut menunjukkan masih panjangnya rantai distribusi yang perlu dibenahi agar pembudidaya memperoleh keuntungan yang lebih layak.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan harga yang lebih berpihak kepada petambak sekaligus memperkuat sistem pemasaran hasil perikanan.
Endang menambahkan, peluang peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan akan semakin besar seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pasokan ikan dalam jumlah besar, sehingga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sektor budidaya perikanan sekaligus memastikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya terserap dengan baik oleh pasar.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
