WahanaNews.co, Bandung - Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menekankan, industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) tetap harus
bertransformasi secara digital.
Pasalnya, perkembangan ekonomi mengarah ke perdagangan digital sehingga PBK menjadi salah satu instrumen strategis untuk diperkuat.
Baca Juga:
Dukung Program Prioritas, Bappebti Tingkatkan Peran SRG untuk Perkuat Pasar Dalam dan Luar Negeri
Demikian disampaikan Kasan dalam Pembukaan Bulan Literasi PBK 2024 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat pada hari ini, Senin (5/8).
Bulan Literasi PBK 2024 mengusung tema "Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era Digital".
"Industri PBK perlu dimaksimalkan dan bertransformasi di era digital. Sejalan dengan itu, diperlukan strategi penguatan transaksi multilateral antara lain dengan inovasi produk/ kontrak baru, mencari pasar (anggota) baru, serta penguatan regulasi. Paralel dengan itu, diperlukan pula penguatan perlindungan masyarakat agar aman dalam bertransaksi dan mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap berkembangnya industri PBK, khususnya transaksi
multilateral," jelas Kasan.
Baca Juga:
Patuhi Aturan, 22 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Persiapkan Diri Menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto
Kasan menambahkan, industri PBK harus bersiap diri dengan baik menghadapi proses pengalihan
kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025 mendatang.
"Industri PBK perlu bersiap diri mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dan peraturan turunannya sedang difinalisasi.
Transisi kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK dan BI akan mentransformasi industri PBK. Hal ini dapat menjadi momentum
bagi Bappebti dan pelaku usaha dalam memperkuat kolaborasi untuk pengembangan kontrak multilateral dan transaksi bilateral," jelas Kasan.
Kasan juga berujar, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring juga harus lebih kreatif membuat kontrak komoditas termasuk pengembangannya, baik untuk transaksi fisik maupun futures, melalui kolaborasi bersama asosiasi, industri, dan pelaku usaha.
Dengan demikian, kontrak yang
diperdagangkan benar-benar sesuai kebutuhan pasar dan masyarakat.
Kompetensi pelaku usaha juga menjadi salah satu kunci peningkatan kepercayaan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ditopang industri pengolahan dan perdagangan. Penting bagi masyarakat Jawa Barat untuk meningkatkan literasi perdagangan, khususnya PBK,” ujar Noneng.
Sementara Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya menyampaikan dalam laporannya, Bulan Literasi PBK kali ini merupakan kali kedua setelah digelar pada tahun lalu.
Acara ini digelar Bappebti bersama Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) dan organisasi regulator mandiri (self-regulatory organization/SRO) industri PBK.
"Memasuki penyelenggaraan tahun ke-2, tujuan Bulan Literasi PBK adalah menguatkan perlindungan masyarakat sebagai nasabah PBK melalui penguatan literasi yang baik dan benar. Selain itu, mendorong peningkatan transaksi multilateral PBK untuk komoditas strategis Indonesia.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengurangi aduan dan perselisihan di bidang PBK," tandas Tirta.
[Redaktur: Tumpal Alpredo Gultom]
