WahanaNews.co, Vientiane - Dalam Keketuaan Laos di ASEAN 2024, Indonesia memberikan dukungan nyata dengan menyelenggarakan Forum Ekonomi Biru ASEAN ke-2 (2nd ASEAN Blue Economy Forum) di Vientiane, Laos pada Sabtu (10/8).
Forum ini menandai langkah penting dalam implementasi Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN (ASEAN Blue Economy Framework - ABEF) yang telah disahkan oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-43 pada 5 September 2023 lalu.
Baca Juga:
Presiden Prabowo dan Sekjen PBB António Guterres Bahas Sejumlah Isu Strategis dalam Pertemuan Bilateral di Brasil
Penyelenggaraan rangkaian kegiatan terkait Ekonomi Biru oleh Laos dengan dukungan Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan langkah positif untuk terus memastikan keberlanjutan prioritas Indonesia dan memastikan isu Ekonomi Biru terus dibahas di ASEAN.
Implementasi ABEF membutuhkan rencana yang matang, holistik dan praktis. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dari semua negara ASEAN untuk penerapan inisiatif Ekonomi Biru dan mengeksplorasi potensi kemitraan dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra wicara ASEAN. Upaya ini akan membantu mengkatalisasi hasil konkret dan layak dalam memajukan agenda Ekonomi Biru di ASEAN yang saat ini berperan hampir 30 persen dalam skala ekonomi di kawasan.
Mengawali pelaksanaan 2nd ABEF, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa ASEAN dapat memimpin pengembangan ekonomi biru secara global dengan memanfaatkan potensi laut dan sumber daya air, mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kemakmuran bersama, dengan memperkuat kerja sama dan kolaborasi.
Baca Juga:
RI-Selandia Baru Tegaskan Komitmen untuk Tingkatkan Kerja Sama Kedua Negara
Forum kemudian dibagi dalam tiga sesi utama berdasarkan strategi utama Ekonomi Biru ASEAN yaitu Konservasi Biru, Sains, Teknologi dan Inovasi Biru, serta Penciptaan Nilai Tambah dalam Sektor Prioritas.
“Kerja sama Blue Economy memiliki arti penting di kawasan ASEAN dan juga sub regional dalam kerangka kerja sama IMT-GT. Kita perlu tingkatkan sinergi kedua inisiatif ini untuk memaksimalkan potensi Blue Economy. Pemerintah Daerah juga perlu dilibatkan dengan lebih baik,” tutur Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni yang turut hadir dalam forum dan menyampaikan intervensi. Lebih jauh dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki berbagai inisiatif di Blue Economy yang dapat di dukung seperti contohnya pemanfaatan teknologi untuk keperluan tracking mangrove di Kalimantan.
Forum diakhiri dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis terkait Ekonomi Biru yang dapat dipertimbangkan oleh ASEAN, antara lain pembentukan aliansi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi regional untuk mendorong adopsi teknologi dalam ekonomi biru, melibatkan sektor swasta untuk mendorong komersialisasi teknologi, dan pembiayaan bersama dalam proyek percontohan serta penelitian dan pengembangan di sektor prioritas biru. Hasil-hasil dari pertemuan tersebut kemudian dipresentasikan oleh Indonesia dalam pertemuan pertama ASEAN Task Force on Blue Economy (1st ACTF-BE) untuk menjadi rekomendasi dalam penyusunan ASEAN Blue Economy Implementation Plan.
