Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 47.629 m2 juga akan dilakukan, mulai dari pembangunan Mako Paspampres, hingga Gedung DPRD Sulawesi Barat, hingga Pembangunan Bangunan Gedung sebanyak 13 unit, antara lain Gedung Pusat Pemerintahan I dan II, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (4 Kemenko), Gedung dan Kawasan Kantor Kemensetneg, serta Masjid Negara.
Juga ada rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah atau madrasah 328 unit, PTN/PTKIN 17 unit, sarana dan prasarana olah raga 6 unit, rehabilitasi dan renovasi 16 pasar, hingga lanjutan pembangunan Rumah Susun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 tower, dan Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Direktif sebanyak 44 Unit/1 Tower.
Baca Juga:
Khofifah Indar Parawansa Sebut Bandara Dhoho Kediri Ungkit Perekonomian Kediri Raya
Terakhir adalah terkait bantuan pembiayaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan sebesar 220.000 Perumahan Likuiditas (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), sebesar 220.000 unit; dan pembayaran KPR Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Margin untuk pembayaran tahun-tahun penertiban akad KPR sebelumnya.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi senilai Rp 135,2 miliar.
Program ini terdiri dari pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi sebanyak 15.300 orang melalui pelatihan/sertifikasi SDM vokasional bidang konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
Baca Juga:
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ungkap Pagu Indikatif 2025 Rp75,63 Triliun
Serta, Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum dengan target prioritas antara lain 856 orang mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Program Dukungan Manajemen senilai Rp 8,04 triliun
Program ini antara lain dukungan Layanan Manajemen, Perencanaan, Pengawasan, Pembiayaan Infrastruktur, Pembinaan Konstruksi, Penguatan pendanaan melalui creative financing dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada proyek-proyek yang dinilai layak secara finansial untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta, hingga penguatan reformasi birokrasi dan efisiensi belanja.
