WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendukung transisi energi RI dengan mengelola produk-produk yang dihasilkan dari ekonomi hijau.
Hal ini diucapkan Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (3/12/2021).
Baca Juga:
Alumni Unika Atma Jaya Jakarta Dukung Ekonomi Hijau
Dalam sambutannya, Jokowi meminta dukungan Kadin untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya yang akan menjadi fokus Indonesia pada presidensi G20 yang telah dimulai sejak (1/12/2021).
"Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global. Yang kedua, mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi," ujar Jokowi.
Menurut dia, saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Untuk itu, Indonesia harus segera menyiapkan diri menuju produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan.
Baca Juga:
Garuda Indonesia dan APP Group Kolaborasi Hadirkan Layanan Penerbangan Ramah Lingkungan
"Kalau misalnya nanti suatu titik entah dua tahun lagi, entah tiga tahun lagi, atau lima tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai," jelasnya.
Sementara itu, dalam transisi energi, Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau. Misalnya potensi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki Indonesia.
Jokowi mencontohkan Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi mampu menghasilkan listrik 24 ribu megawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11 sampai 13 ribu megawatt.
"Baru dua sungai, kita memiliki, sekali lagi, 4.400 sungai. Geothermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29 ribu yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira 2 ribuan, 10 persen belum ada. Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari," ungkapnya.
Karena itu, Presiden meminta Kadin untuk mendetailkan lagi terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi.
Ia ingin agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
"Tadi saya sampaikan juga mendetilkan lagi transformasi ekonomi kita menuju tadi green economy, green energy, green tourism, blue economy detailnya seperti apa menurut para pelaku. Yang dibutuhkan apa menurut pelaku dan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga akan ketemu nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya dalam Rapimnas Kadin tersebut.
Kadin juga mengapresiasi kerja keras Presiden dan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.
"Investasi dan ekspor kita mencatatkan angka yang luar biasa dan juga penguatan ekonomi domestik. Kami siap mendukung langkah pemerintah memajukan ekonomi daerah dan nasional, terutama soal revisi UU Cipta Kerja, kunci menumbuhkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan," ujar Arsjad Rasjid, dikutip dari siaran resmi Istana.
Dalam acara Rapimnas Kadin tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Selain itu hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bali Wayan Koster. [rin]
