WahanaNews.co | Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dikabarkan akan menjadi delegasi Indonesia dalam Konferensi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change) alias UNFCCC ke-26 di Glasgow, Skotlandia.
Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26 mendatang dan memiliki kesempatan untuk memperlihatkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan, Anindya Bakrie Pimpin Kadin 2024-2029
Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid mengatakan, organisasinya siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen perubahan iklim negara kita.
"Dalam hal ini, Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi dalam membangun Agenda Net Zero untuk membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060," kata Arsjad, Sabtu, (30/10/2021).
Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap salah satu agenda utama COP26 tentang membangun kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat guna percepat tindakan mitigasi perubahan iklim.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid dan Anindya Bersatu, Kadin Siap Gelar Munas Usai Pelantikan Presiden
Kadin akan menampilkan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta, terutama pada topik mekanisme carbon market, pengurangan deforestasi, transisi menuju energi baru terbarukan, pengelolaan sampah, dengan fokus utama pada sampah plastik, dan impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif.
Pertama, pada mekanisme carbon market, Kadin telah menyelenggarakan forum webinar CXO yang membahas topik itu untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pemahaman tentang jenis-jenis dan tren carbon market.
"Kadin juga telah melakukan benchmarking secara terperinci tentang implementasi carbon market di berbagai negara, dan Kadin akan membagikan hasil analisis ini dengan badan/lembaga pemerintah terkait," ujarnya.
