WahanaNews.co | Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dikabarkan akan menjadi delegasi Indonesia dalam Konferensi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change) alias UNFCCC ke-26 di Glasgow, Skotlandia.
Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26 mendatang dan memiliki kesempatan untuk memperlihatkan keterlibatan aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan, Anindya Bakrie Pimpin Kadin 2024-2029
Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid mengatakan, organisasinya siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen perubahan iklim negara kita.
"Dalam hal ini, Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi dalam membangun Agenda Net Zero untuk membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060," kata Arsjad, Sabtu, (30/10/2021).
Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap salah satu agenda utama COP26 tentang membangun kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat guna percepat tindakan mitigasi perubahan iklim.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid dan Anindya Bersatu, Kadin Siap Gelar Munas Usai Pelantikan Presiden
Kadin akan menampilkan inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta, terutama pada topik mekanisme carbon market, pengurangan deforestasi, transisi menuju energi baru terbarukan, pengelolaan sampah, dengan fokus utama pada sampah plastik, dan impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif.
Pertama, pada mekanisme carbon market, Kadin telah menyelenggarakan forum webinar CXO yang membahas topik itu untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pemahaman tentang jenis-jenis dan tren carbon market.
"Kadin juga telah melakukan benchmarking secara terperinci tentang implementasi carbon market di berbagai negara, dan Kadin akan membagikan hasil analisis ini dengan badan/lembaga pemerintah terkait," ujarnya.
Kedua, pengurangan deforestasi. Kadin mendukung penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang secara nyata dapat mencegah deforestasi serta mendorong reforestasi dalam proses bisnis masing-masing untuk mengurangi emisi CO2.
Sebagai contoh, salah satu anggota Kadin menjalankan serangkaian tindakan konservasi komprehensif untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut di Kalimantan Tengah; dan anggota Kadin lainnya memberdayakan masyarakat untuk menerapkan praktik pengelolaan hutan lestari dan menghasilkan kayu bulat bersertifikasi FSC (Forest Stewardship Council) untuk dijual.
Ketiga, dalam transisi menuju energi baru terbarukan. Kadin telah berkoordinasi erat dengan sejumlah pengembang, kontraktor, dan industri rantai nilai energi baru terbarukan untuk bekerja sama dengan PT PLN dalam rangka meningkatkan pengadaan dan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Kadin juga mendorong sektor swasta untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap komersial dan industri (C&I) sebagai bagian dari agenda transisi energi yang lebih luas di Indonesia.
Keempat, dalam pengelolaan sampah, dengan fokus utama pada sampah plastik, anggota Kadin telah membuat komitmen dan meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi plastik sesuai dengan target Indonesia untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70 persen pada tahun 2025.
Kelima, impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif. Konsep green financing makin populer secara global dan telah terbukti mengurangi emisi CO2 dengan mendorong investasi untuk proyek-proyek berkelanjutan.
Anggota pengurus inti Kadin, melalui APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, membentuk Indonesia Impact Fund pada tahun 2019.
Dana itu, yang menargetkan terkumpulnya $10 juta pada tahun 2021, memprioritaskan investasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan.
Dana itu juga akan digunakan untuk layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan berkualitas tinggi dan mudah diakses, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kota berkelanjutan dan perumahan yang terjangkau, serta pemberdayaan inovasi cerdas iklim. [rin]
