WahanaNews.co | Pemerintah didesak mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akut pada anak.
Desakan itu disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Baca Juga:
YLKI Soroti Peran Pemerintah dalam Mengatasi Polusi Udara di Jakarta dan Kota-kota Besar Indonesia
Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.
"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).
Yayasan juga menilai kasus masif ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan (regular inspection) pada aspek premarket dan post market control Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) tidak efektif.
Baca Juga:
Dua Hadiah Untuk Divisi Humas Polri Dari Kapolri
Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.
"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality control di internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.
YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.
