WahanaNews.co, Jakarta -
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mencermati dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik dalam negeri.
Sebagai langkah antisipatif, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri dari sektor hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah mitigasi bersama guna menjaga stabilitas pasokan.
Baca Juga:
Industri AMDK Perkuat Pengelolaan Air Berkelanjutan dan Kontribusi Ekonomi Nasional
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, hasil pertemuan menunjukkan adanya optimisme dari pelaku industri terkait ketersediaan stok plastik nasional.
“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata ‘seharusnya’, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/4).
Selain itu, pelaku industri juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, terutama bagi industri kecil agar tetap mampu bersaing di pasar.
Namun demikian, Kemenperin mengakui bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah memicu distorsi harga produk plastik di dalam negeri.
Baca Juga:
IKM Naik Kelas, Produk Dalam Negeri Masuk Rantai Pasok Perlengkapan Haji 2026
Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya biaya logistik dan pengiriman, termasuk penerapan surcharge premium serta terganggunya waktu distribusi bahan baku impor.
“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” kata Agus.
Lebih lanjut, ia menilai situasi ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dalam penyediaan bahan baku domestik.
