WahanaNews.co | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp 104,8 triliun untuk membayar kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik pada semester I 2022.
Realisasi tersebut setara 35,7% dari pagu yang dianggarkan pemerintah dalam belanja negara tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
"Kalau kita lihat di semester I, kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 104,8 triliun. Ini adalah 35,7% dari pagu," ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, akhir pekan ini.
Dalam paparannya, dana tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri, sehingga total utang kompensasi, baik BBM dan listrik sampai dengan tahun 2021 seluruhnya telah diselesaikan pada semester I-2022.
Bendahara Negara tersebut juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tekanan global terhadap harga energi, pemerintah telah menambah anggaran kompensasi yang sudah disepakati dengan Banggar DPR RI sebesar Rp 275 triliun, sehingga total kompensasi yang perlu dibayarkan oleh pemerintah tahun ini adalah sebesar Rp 293,5 triliun.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
Di sisi lain, Ia menyebut, realisasi subsidi untuk belanja energi, pupuk hingga kredit usaha rakyat (KUR) telah mencapai Rp 96,4 triliun selama semester I ini. Namun menurutnya, jumlah tersebut masih terbilang kecil dikarenakan Ia memperkirakan jumlah subsidi akan menembus Rp 500 triliun.
"Subsidi dalam hal ini semester I sudah mencapai Rp 96,4 triliun. Ini pun masih kecil karena kita perkirakan jumlah subsidi akan lebih dari Rp 500 triliun," tutur Ani, sapaan akrabnya.
Sri Mulyani menjelaskan realisasi subsidi tersebut termasuk subsidi solar, LPG 3 kilogram, listrik, pupuk, perumahan dan belanja untuk subsidi KUR. Adapun realisasi subsidi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi dan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Adapun rinciannya, subsidi BBM mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 6,1 juta kilo liter (KL) menjadi 7 juta KL di tahun ini. Kemudian LPG 3 Kg naik dari 3 juta metrik ton (MT) menjadi 3,2 juta MT, listrik naik dari 37,5 juta pelanggan menjadi 38,5 juta pelanggan.
Selain itu, subsidi juga mengalami kenaikan dari 3,8 juta ton menjadi 4,1 juta ton, perumahan meningkat dari 54,5 ribu unit menjadi 63,2 ribu unit, serta penyaluran KUR juga meningkat dari Rp 123,3 triliun menjadi Rp 171,5 triliun.
"Kita lihat jumlahnya sangat besar, ini semua adalah blanket atau selimut yang melindungi rakyat kita," kata Sri Mulyani. [qnt]
