WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kuota BBM bersubsidi pada 2027 bakal dipangkas hingga 58,5 persen, tetapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penurunan tersebut bukan berarti pemerintah sudah memutuskan pembatasan pembelian Pertalite.
Purbaya buka suara mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan pada 2027 sebagai bagian dari kebijakan fiskal pemerintah.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Jalin Kerja Sama dengan Dukcapil Perkuat Ketepatan Penyaluran Subsidi Energi
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, subsidi BBM menjadi bagian dari anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp549,9 triliun.
Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, kuota BBM tertentu bersubsidi pada 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL).
Jumlah tersebut turun tajam dibandingkan total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta KL.
Baca Juga:
Bahlil Lantik Komite BPH Migas: Perkuat Pengendalian Penyaluran Subsidi BBM
Dengan perbandingan tersebut, kuota BBM bersubsidi pada 2027 berkurang sekitar 28,34 juta KL atau setara 58,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski terjadi penurunan signifikan, Purbaya mengatakan berkurangnya subsidi BBM tidak semata-mata berkaitan dengan rencana pemerintah memperluas penggunaan kendaraan listrik nasional.
Menurut Purbaya, salah satu faktor utama yang memengaruhi besaran subsidi BBM pada 2027 adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan lebih rendah.
Pemerintah menggunakan asumsi ICP sebesar US$75 per barel pada 2027 atau lebih rendah dibandingkan harga minyak saat ini yang berada pada kisaran US$83 per barel.
"Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun," kata Purbaya kepada awak media seusai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).
Ia menjelaskan penurunan asumsi harga minyak akan secara otomatis memengaruhi kebutuhan anggaran subsidi pemerintah meskipun volume konsumsi mengalami kenaikan.
"Asumsi BBM-nya turun tahun depan berapa? US$75 per barel," ujar Purbaya.
Perbedaan antara asumsi ICP 2027 dan harga minyak saat ini dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menekan kebutuhan subsidi BBM.
"Kan sekarang US$83," kata Purbaya.
Menurutnya, penurunan harga tersebut dapat membuat kebutuhan subsidi tetap bergerak turun meskipun volume BBM mengalami sedikit peningkatan.
"Jadi itu otomatis kalau volumenya naik sedikit pun, kalau harganya turun segitu, subsidinya cenderung turun," jelas Purbaya.
Purbaya juga menegaskan berkurangnya subsidi BBM dalam RAPBN 2027 tidak dapat langsung diartikan bahwa pemerintah telah menetapkan pembatasan pembelian Pertalite mulai tahun depan.
Menurut dia, kebijakan pembelian BBM bersubsidi dalam perhitungan RAPBN tersebut masih mengacu pada kondisi dan mekanisme yang berlaku saat ini.
"Belum, belum," ujar Purbaya.
Ia kembali menegaskan belum terdapat perubahan kebijakan pembelian Pertalite yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut.
"Itu belum," kata Purbaya.
Pemerintah, menurut Purbaya, masih menggunakan kondisi kebijakan yang berlaku sekarang sebagai dasar penyusunan anggaran subsidi BBM.
"Itu dengan keadaan yang sekarang," ujarnya.
Meski demikian, Purbaya membuka peluang penerapan mekanisme subsidi BBM yang lebih tepat sasaran apabila pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan pada masa mendatang.
Menurutnya, kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak lagi menjadi penerima manfaat subsidi BBM yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya," kata Purbaya.
Ia mencontohkan masyarakat yang berada dalam kelompok kesejahteraan tertinggi atau desil 10 sebagai kelompok yang semestinya tidak memperoleh subsidi BBM.
"Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu," tegas Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan mengurangi subsidi BBM secara signifikan pada 2027 dengan kebijakan yang berjalan bersamaan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.
"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan," kata Prabowo dalam pidatonya pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR.
Pemerintah menjadikan pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap energi berbasis impor.
"Untuk itu, pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," ujar Prabowo.
Selain pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pemerintah menyiapkan insentif bagi 1 juta unit sepeda motor listrik yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri.
Prabowo mengatakan penggunaan sepeda motor listrik diharapkan memberikan sedikitnya tiga manfaat utama bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.
Manfaat pertama adalah menekan biaya transportasi rumah tangga, sedangkan manfaat kedua berupa pengurangan impor energi yang selama ini membebani kebutuhan devisa nasional.
Manfaat ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi generasi muda melalui berkembangnya industri dan ekosistem kendaraan listrik.
Menurut Prabowo, penggunaan sepeda motor listrik berpotensi memangkas pengeluaran harian masyarakat untuk kebutuhan transportasi hingga lebih dari 50 persen.
Biaya penggunaan sepeda motor listrik bahkan disebut berpotensi berada pada kisaran 30 persen dari biaya yang saat ini harus dikeluarkan masyarakat untuk menggunakan BBM.
Dengan perhitungan tersebut, pemerintah melihat pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM.
Namun dari sisi penyusunan anggaran, Purbaya menegaskan penurunan subsidi BBM pada 2027 terutama dipengaruhi asumsi harga minyak mentah yang lebih rendah dan bukan karena pemerintah telah menetapkan pembatasan pembelian Pertalite.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
