Lebih jauh, Luhut menceritakan awal mula dirinya mengetahui persoalan PT TPL dari aksi demonstrasi masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan tersebut karena dinilai merusak lingkungan.
Ia mengaku menyaksikan langsung dampak kerusakan itu ketika menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid.
Baca Juga:
Luhut Bicara Terbuka: Ini yang Membuat Indonesia Kurang Dipercaya Dunia
“Penolakan itu bukan tanpa alasan, karena waktu saya jadi Menperindag tahun 2001, saya dengar langsung keluhan masyarakat soal Danau Toba yang makin keruh dan berbau,” tutur Luhut.
Ia menyebut kondisi hutan di kawasan Tapanuli saat itu juga mengalami kerusakan serius.
“Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak, dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:
Luhut Bantah Terlibat di Toba Pulp Lestari, Sebut Semua Klaim Tak Berdasar
Luhut menambahkan bahwa perusahaan pengolahan kayu tersebut sempat ditutup sementara pada 19 Maret 1999 di era Presiden BJ Habibie.
Namun, perusahaan kembali beroperasi pada 19 November 2000 dengan nama baru, PT Toba Pulp Lestari.
Ia juga menegaskan bahwa dampak kerusakan hutan di wilayah Tapanuli dapat dibuktikan secara ilmiah melalui citra satelit.
