WahanaNews.co | Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru untuk solusi ketahanan pangan di Indonesia.
"Solusi ketahanan pangan yang dilakukan oleh menteri KKP dengan mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono di forum Rakornas BMKG 2022 “Peran Info BMKG Dalam Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional, Senin (8/8/2022).
Baca Juga:
BMKG Beri Peringatan ke Sejumlah Wilayah, La Nina Mulai Menggeliat
Selain itu, ia juga mengungkap jika solusi ini dibutuhkan untuk sekaligus memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi kelautan yang nantinya akan berkelanjutan.
"Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan masih terbentang lebar, dimana kita juga menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dengan tumbuhnya pemanfaatan laut dan pesisir yang mengancam kerusakan ekosistem laut dan pesisir," katanya kembali.
Maka dari itu, dalam hal ini KKP juga mengembangkan tiga pilar dalam kebijakan ekonomi biru tersebut.
Baca Juga:
BMKG Hang Nadim: Kota Batam Berpotensi Hujan Sepanjang Hari Ini
"Tiga pilar dalam ekonomi biru yaitu ekologi, ekonomi dan sosial," kata Wahyu.
Wahyu juga mengungkapkan jika KKP dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga sumber daya pangan yang berasal dari laut.
Oleh karena itu KKP sangat bekepentingan dalam informasi cuaca tidak hanya untuk kebutuhan melaut nelayan tetapi juga migrasi ikan.
"informasi perbahan cuaca dan iklim juga dapat membantu KKP dalam membantu pengelolahan konvervasi, maka dari itu untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, perencanaan yang matang dan konferensif maka diperlukan konektivitas proses bisnis antar sektor, serta dukungan data dan informasi yang benar, valid dan akurat," kata Wahyu, menjelaskan.
"Saya sangat yakin integrasi informasi antara KKP dan BMKG akan sangat membantu dalam hal analisa dan pengambilan keputusan, khususnya untuk kepentingan kelautan dan perikanan". [rin]
