WahanaNews.co | Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan pentingnya penguatan fungsi penyuluh pertanian dengan mendorong kapasitas di literasi keuangan.
Seruan ini merujuk pada hasil verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden (KSP) di beberapa daerah yang menunjukan masih rendahnya pendapatan penyuluh pertanian beserta kapasitasnya terkait literasi keuangan.
Baca Juga:
KSP Kawal Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Rico Pasaribu
“Untuk bersiap menghadapi krisis pangan global, kita tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tapi juga harus meningkatkan kapasitas para petani. Para penyuluh pertanian ini lah yang memainkan peran penting disana, memberikan edukasi kepada para petani. Maka tugas pemerintah adalah mendukung kesejahteraan dan peningkatan kapasitas total 38,710 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia,” kata Moeldoko, Rabu (2/11/2022).
Sementara itu, pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan masih rendah dan tidak merata.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada Strategi Keuangan Inklusif melalui edukasi keuangan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan melalui penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking).
Baca Juga:
Moeldoko Bantah Ada Arahan dari Istana Agar KPK Proses Hasto PDIP
Pada Selasa (1/11), Kantor Staf Presiden (KSP) berhasil mendorong perjanjian kerja sama Penguatan Literasi Keuangan Penyuluh Pertanian melalui Program Laku Pandai antara Kementerian Pertanian dan PT BRI.
“Untuk bersiap menghadapi krisis pangan global, kita tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tapi juga harus meningkatkan kapasitas para petani. Para penyuluh pertanian ini lah yang memainkan peran penting disana, memberikan edukasi kepada para petani. Maka tugas pemerintah adalah mendukung kesejahteraan dan peningkatan kapasitas total 38,710 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia,” kata Moeldoko.
Sementara itu, pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan masih rendah dan tidak merata.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada Strategi Keuangan Inklusif melalui edukasi keuangan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan melalui penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking).
Pada Selasa (1/11), Kantor Staf Presiden (KSP) berhasil mendorong perjanjian kerja sama Penguatan Literasi Keuangan Penyuluh Pertanian melalui Program Laku Pandai antara Kementerian Pertanian dan PT BRI.
Melalui Program Laku Pandai ini, para penyuluh pertanian akan mendapatkan edukasi keuangan sekaligus dapat menyediakan akses layanan perbankan sehingga diharapkan mampu menunjang kesejahteraan para penyuluh pertanian.
Tidak hanya mempermudah akses layanan perbankan bagi petani dan/atau masyarakat, program Laku Pandai juga akan mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penyuluh pertanian dan petani.
“Kita ingin memberikan semangat yang lebih kepada penyuluh pertanian melalui peran bank. Inklusi keuangan ini kita transfer kepada teman-teman penyuluh sehingga mereka terus aktif terlibat dan ikut menikmati manfaat yang diberikan oleh pemerintah di sektor pertanian,” kata Moeldoko.
KSP sebelumnya ikut mendorong diundangkannya Perpres Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian yang mengamanatkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penyuluh pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak perbankan BRI. Secara tidak langsung anda memikirkan bagaimana menyiapkan negara ini agar tidak runtuh menghadapi urusan perut. Saya yakin kalau para penyuluh semakin giat, petani juga semakin giat, produksi meningkat dan swasembada pangan jadi semakin kuat,” tutup Moeldoko. [Tio]
