Gagasan Family Office pertama kali diumumkan oleh Luhut pada Mei 2024, ketika ia masih menjabat dalam kabinet Presiden Jokowi, dan sejak saat itu telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo untuk dilanjutkan di masa transisi pemerintahan.
Pada Januari 2025, Luhut menyebut program ini telah memperoleh persetujuan langsung dari Presiden Prabowo, dan ia bahkan mendorong agar pelaksanaannya dipercepat karena kajian sudah dilakukan sejak lama.
Baca Juga:
Prabowo Tawarkan Proyek Giant Sea Wall Rp1.300 Triliun ke Swasta, Siapa Berani Ambil?
“Kita mau cepat. Kalau saya ketemu Presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi kok,” katanya saat itu.
Momentum penguatan rencana ini kembali muncul pada Maret 2025 ketika Luhut bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membahas langkah lanjutan proyek tersebut, termasuk pelibatan pakar dan investor besar dunia.
"Sebenarnya kita sudah ngerjakan enam bulan. Jadi kita minta terakhir juga masukan-masukan dari bakal pelaku-pelaku, jadi seperti Ray Dalio sendiri kami minta feedback dari dia," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Rabu (12/3/2025).
Baca Juga:
APINDO dan Pengusaha Prancis Kaji Pengembangan Family Office RI
Ia menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian menjadi kunci, terutama dengan Kementerian Keuangan yang sempat mempertanyakan dampak konkret dari proyek Family Office ini terhadap perekonomian nasional.
Luhut berharap semua pihak bisa satu suara demi mendorong implementasi strategis ini agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam menarik arus modal global.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
