WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah terus mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu instrumen strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. KEK dinilai mampu menjadi katalis pertumbuhan baru melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, serta penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan KEK guna mendukung penguatan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Pemerintah Perkuat Intermediasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
“Pemerintah di bawah arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peran KEK dalam mendukung penguatan ekonomi nasional. Setiap Kementerian/Lembaga diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan potensi investasi yang masuk ke KEK,” ujar Airlangga dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Airlangga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur serta penyederhanaan perizinan berusaha guna menarik lebih banyak investasi. Ia juga menyebut bahwa dukungan lintas sektor menjadi kunci agar kontribusi KEK terhadap perekonomian nasional terus meningkat.
Sementara itu, dalam konferensi pers terkait realisasi investasi Triwulan I 2026, tercatat investasi mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan (year-on-year).
Baca Juga:
Siapa Dila Pemilik Gudang Diduga Menjadi Tempat Over Tap BBM Ilegal di Baganpete
Penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 18,93 persen (yoy) dengan total 706.569 tenaga kerja terserap.
Dari total investasi tersebut, sektor hilirisasi masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi mencapai 30 persen.
Lebih lanjut, Airlangga menyoroti peluang pengembangan pusat data (data center) di Indonesia seiring perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan quantum computing.
Ia menyebutkan bahwa Batam dan Bitung menjadi lokasi potensial sebagai titik pengembangan infrastruktur tersebut.
“Data center ini adalah salah satu peluang. Oleh karena itu, kami minta kepada BUPP untuk terus memonitor. Presiden juga menekankan perlunya fine tuning terhadap KEK yang sudah ada agar dapat beroperasi optimal dalam 3-4 tahun ke depan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat keterkaitan antara kebutuhan industri dan tenaga kerja di KEK. Pada 23 April 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menggelar High-Level Roundtable Discussion Link and Match pelatihan dan penempatan tenaga kerja di KEK bersama Kementerian Ketenagakerjaan.
Melalui forum tersebut, setiap Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) didorong untuk mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program pelatihan vokasi yang tepat sasaran.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat daya saing KEK sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
[Redaktur: Jupriadi]
