WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam pemaparan APBN KiTa, ia menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil menekankan lonjakan signifikan pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh hingga 97 persen.
Baca Juga:
Dear Emak-emak! Ini Tips Cara Mengatur Keuangan Biar Irit saat Bulan Ramadan
“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. Ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi itu berjalan,” ujar Suahasil dalam acara di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3).
Ia menjelaskan, empat sektor utama masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak, yakni industri pengolahan, perdagangan, sektor keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 74 persen dari total penerimaan pajak.
Seiring dengan kinerja pendapatan yang kuat, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Hingga akhir Februari, belanja negara telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga:
Tips Pilih Asuransi Kendaraan buat Lebaran
Salah satu faktor pendorong utama adalah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima manfaat, yang terdiri dari 50 juta siswa serta 10,5 juta kelompok nonsiswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Total anggaran yang telah terserap mencapai Rp44 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara. Hingga 10 Maret 2026, realisasi pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri telah mencapai Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun.
“Kami mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar selesai sebelum hari raya,” kata Suahasil.
