Tohom juga mendorong agar proses eksplorasi oleh PT Pertamina (Persero) dilakukan secara transparan serta melibatkan pengawasan lintas kementerian dan partisipasi masyarakat lokal, termasuk warga transmigrasi yang lahannya berpotensi terdampak.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan pengembangan kawasan penyangga IKN harus disusun dalam satu grand design nasional yang terintegrasi agar tidak memicu konflik tata ruang maupun eksploitasi berlebihan di masa mendatang.
Baca Juga:
Insiden Longsor PLTA Cisokan, ALPERKLINAS: Langkah PLN Sudah Tepat dan Terukur
“Wilayah aglomerasi IKN akan berkembang sangat cepat. Kalau tata kelolanya tidak disiplin sejak awal, maka ancaman kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan konflik pemanfaatan lahan bisa muncul bersamaan. Ini harus diantisipasi dari sekarang,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi langkah pemerintah dan SKK Migas yang membuka ruang kompensasi bagi masyarakat transmigran apabila lahannya terdampak eksplorasi.
Meski demikian, Tohom meminta agar skema perlindungan sosial terhadap masyarakat dilakukan secara adil dan terukur.
Baca Juga:
Akselerasi Elektrifikasi Desa, PLN ES Libatkan Ratusan Personel Yantek
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan adanya penemuan 13 sumur migas baru di kawasan transmigrasi Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pemerintah bersama SKK Migas juga telah menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan lahan HPL transmigrasi untuk mendukung eksplorasi sumur migas tersebut.
Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut potensi produksi dari sumur baru tersebut mencapai 1 juta barrel minyak dan 11,64 miliar kaki kubik gas. Adapun proses pengeboran ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026.
