WAHANANEWS.CO, Makassar - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Akbar, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Husnun Arif, di Kantor PLN UIP Sulawesi, Makassar. Pertemuan yang dipimpin oleh General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, bersama jajaran tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam mendukung penyelesaian aspek hukum pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Banggai.
Dalam pertemuan tersebut, PLN dan Kejaksaan Negeri Banggai membahas progres pendampingan hukum terkait proses konsinyasi kompensasi Right of Way (RoW) SUTT 150 kV Luwuk–PLTMG Luwuk–Toili, serta pengadaan tanah jalan akses menuju PLTMG Luwuk 40 MW di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai.
Baca Juga:
Dukung Visi "Menggerakkan Kedaulatan Energi", PLN UIP Sulawesi Percepat Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Menjawab Pertumbuhan Kebutuhan Listrik
General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan Negeri Banggai dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“PLN senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, transparansi, dan perlindungan hak seluruh pihak dalam setiap proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dukungan Kejaksaan Negeri Banggai menjadi sangat penting agar proses yang berjalan dapat memberikan kepastian hukum, menjunjung rasa keadilan, serta mendukung penyelesaian yang sesuai dengan koridor hukum,” ujar Aditya.
Aditya menambahkan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga memerlukan dukungan koordinasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam penyelesaian aspek pertanahan, sosial, dan hukum di lapangan.
Baca Juga:
PLN UIP Sulawesi Gelar Upacara Harkitnas ke-118, Perkuat Semangat Kebangkitan Nasional
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Akbar, menyampaikan bahwa Kejaksaan hadir untuk memberikan pendampingan hukum secara profesional dan objektif, khususnya dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam pembangunan infrastruktur strategis.
“Pendampingan hukum yang dilakukan bertujuan memastikan setiap proses berjalan sesuai koridor hukum, memberikan kepastian bagi para pihak, serta mendorong terciptanya penyelesaian yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkap Akbar.
Selain membahas proses konsinyasi kompensasi RoW, pertemuan tersebut juga menyoroti progres pengadaan tanah untuk jalan akses menuju PLTMG Luwuk 40 MW. Infrastruktur akses ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional pembangkit sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan di wilayah Luwuk dan sekitarnya.
