WahanaNews.co | Masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu asuransi, pinjaman online, investasi, maupun layanan tur haji dan umrah. Karenanya, perlu pengawasan mendetail dari masing-masing produk atau layanan tersebut. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi.
"Gak bisa sekarang ini kita kerjanya makro, gak bisa. Makro itu, mikro harus detail, di cek satu per satu. Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani, kehilangan US$ 120 miliar, hilang langsung, dirupiahkan Rp 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan," ungkap Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2/2023) seperti dikutip Investor Daily.
Baca Juga:
Industri Fintech Bergolak di IFSE 2024, OJK Serukan Perlindungan Konsumen
Dalam hal ini, Presiden mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan yang mendetail. Jangan sampai ada yang terlewat. Jika demikian, bukan tidak mungkin dampak lebih besar bisa ditimbulkan lebih lanjut.
"Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan. Rp 1.800 triliun, itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," beber Presiden.
Jokowi minta agar OJK cermat dan jeli melihat entitas yang suka memanipulasi produk atau layanan, bahkan nilai saham. Dia mengatakan, terkadang memang menggoreng-goreng nilai saham menghasilkan keuntungan yang tinggi jika kesempatannya tepat. Sebaliknya, bukan tidak mungkin investor dirugikan atas aktivitas tersebut. Oleh karena itu, OJK dalam pengawasannya diminta sangat hati-hati.
Baca Juga:
OJK dan FSS Korea Bahas Pengawasan Lintas Batas dan Kerja Sama Keuangan
"Dilihat betul, mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak. Menggoreng-goreng ya pas dapat ya enak, tapi sekali kepeleset seperti tadi yang saya sampaikan, ada nih di India. Hati-hati," ungkap Jokowi.
Lebih lanjut di sektor perasuransian. OJK juga diminta supaya masalah di sejumlah perusahaan asuransi tidak terulang kembali. Karena pada akhirnya, rakyat sebagai nasabah menjadi korban. Begitu juga kasus pada salah satu koperasi terbesar di Indonesia.
"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Ada lagi Indosurya, Wanaartha, sampai hafal karena saya baca. Unit link, ini mikro satu-satu diikuti. Karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik," ungkap Presiden.
