WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa APBN di tahun transisi ini akan tetap fokus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui belanja APBN 2024 yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
"Untuk APBN 2024, kami akan terus fokus pada belanja hal-hal yang penting, tak hanya untuk saat ini tapi demi masa depan Indonesia. Belanja pendidikan masih menjadi yang terbesar mencapai 20% APBN kita. Ini digunakan untuk infrastruktur pendidikan, software, peningkatan kualitas sekolah, guru, dan pemberian beasiswa khususnya untuk masyarakat tidak mampu," ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam acara Fitch on Indonesia: Post Election Political and Economic Paths di Jakarta pada Rabu (15/5).
Perlindungan sosial juga menjadi salah satu belanja terpenting dalam APBN, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dari dampak El Nino. Selain itu, pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan, terutama faskes primer di daerah untuk penanganan stunting sejak dini.
Menkeu menjelaskan, bidang lain yang terus didorong untuk menguatkan ekonomi Indonesia adalah hilirisasi berbagai mineral strategis.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
"Indonesia memiliki posisi dan timing yang tepat, entah itu terkait nikel maupun tembaga yang akan dibutuhkan di era teknologi digital dan kecerdasan buatan. Itulah mengapa hilirisasi memberikan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah bagi Indonesia," ucap Menkeu.
"Jadi, inilah berbagai bidang yang akan terus menjadi fokus pemerintah pasca pemilu. Presiden terpilih telah menyebut tentang keberlanjutan dengan perbaikan. Dan itulah yang sedang kami lakukan dalam masa transisi ini," tambahnya.
Ia berujar, masa transisi di Indonesia sangat unik karena APBN untuk pemerintahan mendatang disiapkan oleh pemerintah saat ini. Sehingga, hal tersebut memerlukan kerja sama antara dua pemerintahan tersebut.
