WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp496,8 triliun bukan hanya untuk bansos seperti pangan ataupun BLT.
Nyatanya, dari anggaran yang hampir Rp500 triliun tersebut didominasi oleh subsidi energi dan nonenergi yang mencapai Rp330 triliun atau mencakup 66,43% dari pagu.
Baca Juga:
Rencana Kebijakan Pengguna BBM Pertalite-Solar Sudah di Tangan Jokowi
“Anggaran perlinsos tahun ini mencapai Rp496,8 triliun, perlinsos bukan bansos. Masyarakat banyak yang menanyakan Rp497,8 triliun, Rp75,6 memang Kemensos yang melakukan, sisanya ada di K/L dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk listrik, LPG, dan BBM,” tegasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (25/3/3024) mengutip Bisnis.
Dirinya menekankan bahwa anggaran jumbo tersebut juga tidak semata-mata berada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyalurkan berbagai bansos.
Kemensos hanya memegang Rp75,6 triliun dalam anggaran tahun ini untuk Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta asistensi rehabilitasi sosial.
Baca Juga:
Bukan Rp19 Ribu, Ternya Harga Asli LPG 3 Kg Rp53 ribu per Tabung
Sementara anggaran perlindungan sosial lainnya berada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencapai Rp30 triliun.
Sebanyak Rp49 triliun dari anggaran perlinsos berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta masyarakat Indonesia.
Anggaran perlinsos juga mengalir melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa senilai Rp10,7 triliun.
“Sisanya Rp330 triliun itu apa? Itu bansos kepada masyarakat dalam betuk subsidi energi, diesel, pertalite, LPG, dan subsidi listrik, itu semuanya langsung dinikmati masyarakat,” tegasnya.
Uang tersebut tidak mengalir langsung ke K/L, namun langsung membayar kepada PLN maupun Pertamina.
Untuk subsidi berupa non-energi berupa subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, hingga bunga kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Mereka mendapatkan kredit dengan suku bunga yang rendah, itu bunganya disubsidi negara, itu termasuk perlinsos. Untuuk perumahan kelompok MBR, itu mereka bisa membeli rumah dengan kredit yang disubsidi pemerintah,” tutur Bendahara Negara tersebut.
Sementara hingga 29 Februari 2024, Sri Mulyani telah membayar Rp14,3 triliun untuk subsidi energi tersebut. Realisasi itu salah satu yang terbesar di antara realisasi untuk perlinsos lainnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
