WahanaNews.co, Bandung - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) tegaskan komitmen untuk fokus pada peningkatan transaksi multilateral di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).
Strategi ini merupakan langkah menuju transformasi PBK seiring arah perkembangan industri ke depan dan sebagai salah satu instrumen penguatan komoditas unggulan Indonesia.
Baca Juga:
Bappebti Tegaskan Komitmen Penguatan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi
Hal ini dijelaskan dalam dialog ‘Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era Digital’ yang diselenggarakan dalam rangkaian pembukaan Bulan Literasi PBK 2024 di Bandung, Jawa Barat, Senin (5/8).
“Penting untuk mengambil berbagai strategi dalam rangka memaksimalkan transaksi PBK, terutama dalam kontrak multilateral berbasis komoditas strategis Indonesia. Langkah ini antara lain mencakup
inovasi produk/kontrak baru, mencari pasar (anggota) baru, serta penguatan regulasi,” tegas Plt. Kepala Bappebti, Kasan.
Selain itu, Kasan menambahkan, pentingnya perlindungan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap industri PBK dan upaya untuk mendorong terciptanya harga acuan minyak kelapa sawit (price reference crude palm oil/CPO) serta timah melalui bursa CPO dan bursa timah.
Baca Juga:
Capaian Bappebti Tahun Lalu Jadi Pijakan Tingkatkan Peran PBK
Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita yang bertindak sebagai moderator menjelaskan, industri PBK saat ini masih didominasi transaksi bilateral.
Sejalan dengan arahan Plt. Kepala Bappebti, harus segera diambil langkah strategis untuk mendorong transaksi multilateral di PBK. Para pelaku usaha dan para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah baru untuk menyongsong transformasi industri ini.
Pada 2023, total transaksi PBK secara notional value (NV) mencapai Rp25,68 triliun. Dari nilai tersebut, nilai transaksi multilateral tercatat hanya sebesar Rp407 triliun. Komoditas yang
ditransaksikan pada perdagangan multilateral masih terkonsentrasi pada emas, kakao, olein, timah, dan kopi.
“Dalam implementasinya, potret transaksi PBK di bursa berjangka masih didominasi transaksi bilateral atau sistem perdagangan alternatif (SPA). Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas unggulan dunia seperti CPO, karet, kopra, nikel, batubara, dan produk perikanan. Dengan potensi tersebut, kinerja PBK khususnya untuk transaksi multilateral masih berpeluang besar
untuk ditingkatkan. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok perdagangan komoditas global,” terang Olvy.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Tirta Karma Senjaya menerangkan, untuk
mendorong perdagangan multilateral di PBK, penting untuk bijak dalam pemilihan komoditas untuk ditransaksikan.
Selain itu, penguatan regulasi terkait PBK harus menjadi fokus perhatian sehingga pengembangan PBK tidak keluar dari norma dan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan.
“Koordinasi dengan berbagai pihak seperti bursa berjangka, self regulatory organization (SRO),
termasuk praktisi harus diperkuat, terutama untuk memperoleh masukan komoditas yang tepat dan
berpeluang besar untuk dikembangkan melalui industri PBK. Oleh karena itu, penting juga untuk
membuat peta jalan pengembangan transaksi multilateral berbasis komoditas yang jelas dan efektif,”
terang Tirta.
Lebih lanjut, Direktur Utama Bursa Berjangka, Stephanus Paulus Lumintang menyampaikan, pentingnya memperluas komoditas yang ditransaksikan di multilateral dan meningkatkan jumlah pemain yang bertransaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar, membangun kepercayaan dan mendorong transparansi PBK di bursa.
Sejalan dengan itu, Direktur Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Fajar Wibhiyadi menambahkan, pentingnya kolaborasi SRO dan seluruh pemangku kepentingan untuk penguatan transaksi multilateral. Harus ada komitmen dari pelaku usaha untuk mulai fokus pada pengembangan kontrak multilateral.
Praktisi PBK, Filbert Ryan menekankan, meskipun generasi saat ini paham teknologi digital, mereka masih kurang memahami PBK. Oleh karena itu, literasi PBK perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, gaul, dan tidak formal.
Hal ini bertujuan agar informasi mengenai PBK lebih mudah
dipahami seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo), Udi Margo Utomo menerangkan pentingnya penguatan literasi untuk mendukung transformasi PBK.
Masyarakat perlu memahami risiko dan potensi keuntungan industri ini sebelum terjun bertransaksi PBK. Asosiasi juga terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) PBK melalui berbagai pelatihan dan optimalisasi peran lembaga sertifikasi profesi (LSP) PBK.
“Tujuan dari pembentukan LSP PBK adalah untuk meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam perdagangan berjangka, di antaranya wakil pialang berjangka dengan sertifikasi melalui LSP PBK dan lembaga pelatihan kerja (LPK),” pungkasnya.
[Redaktur: Tumpal Alpredo Gultom]
[WahanaNews.co]
