Wamendag Jerry mengutarakan, Indonesia menaruh perhatian terhadap undang-undang lingkungan hidup Inggris terkait uji tuntas komoditas yang berisiko terhadap hutan. Undang-undang ini dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak kelapa
sawit Indonesia diperkirakan mencapai 50,07 juta ton pada 2023. Angka tersebut naik sebesar 7,15
persen dibandingkan pada 2022 yang mencapai 46,73 juta ton.
Baca Juga:
Dyah Roro Esti Resmi Terima Tongkat Estafet sebagai Wakil Menteri Perdagangan
Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris Richard Benyon menjelaskan, pemerintah Inggris menyambut baik permintaan Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam memastikan industri minyak sawit mereka memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara internasional.
Pemerintah Inggris juga akan mempertimbangkan standar dan
sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti RSPO dan ISPO.
“Pemerintah Inggris akan menerapkan aturan hukum yang berbeda dengan Uni Eropa. Kami ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan,” pungkas Benyon.
Baca Juga:
Para Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Dorong Isu Keberlanjutan dan Kerja Sama Digital
Mengakhiri pertemuan, kedua negara sepakat untuk terus melanjutkan dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) sebagai forum global. Forum tersebut menjadi wadah diskusi informal antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dari negara produsen maupun negara konsumen yang terlibat dalam perdagangan komoditas terkait deforestasi hutan tropis.
[Redaktur: Tumpal Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
