WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi global, termasuk dalam hal ini tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat dan konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi perdagangan dan sektor keuangan dunia.
Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan lembaga keuangan lainnya untuk tetap waspada dan turut menjaga stabilitas ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2024 secara virtual, Kamis, (18/04).
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil: Sektor Keuangan Jadi Game Changer Pembangunan Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menguraikan tantangan jangka menengah yang dihadapi Indonesia, yaitu mengenai perubahan iklim dan digitalisasi serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia.
Namun demikian, hal itu dikatakan Wamenkeu merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang dalam menciptakan ruang bisnis dan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita menciptakan kemakmuran bagi penduduk dan masyarakat Indonesia. Tentu tujuannya adalah menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Memang tidak mudah karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi yang terus mapan,” tuturnya.
Baca Juga:
Selenggarakan Forum Bakohumas, Kemenkeu Tekankan Langkah-langkah Pengelolaan Anggaran Jelang Akhir Tahun
Untuk itu, Wamenkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui tiga sumber utama, yaitu modal, tenaga kerja berkualitas, dan produktivitas yang tinggi. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan tersebut.
“Kita akselerasi pertumbuhan ekonomi, kita perkuat well being atau human capital, dan kita pastikan konvergensi antar daerah menjadi tujuan kita di dalam mengelola pembangunan," ungkapnya.
Di sisi lain, Wamenkeu juga menyoroti pentingnya investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk investasi yang berasal dari APBN, APBD, sektor swasta dan BUMN yang harus diselaraskan untuk mencapai target pertumbuhan. Dalam hal ini, Kemenkeu berperan menyiapkan berbagai macam fasilitas dari sisi perpajakan, digitalisasi, serta perluasan pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi.
“Kita telah memiliki super deduction pajak penghasilan dan juga vokasi - kita juga lakukan perluasan pembangunan berbagai macam kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan IKN adalah untuk membangun smart city yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan itu, maka pengelolaan APBN dan APBD harus makin sehat,” ujar Wamenkeu.
Sebagai penutup, Wamenkeu juga menyoroti perlunya mengelola belanja pemerintah dengan efisien untuk menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk mendorong produktivitas dan membuat program perlindungan sosial yang kuat. Ia juga berharap, agar desain rencana kerja pemerintah kedepannya dapat bersinergi dengan semua pemerintah daerah di Indonesia.
“Rancangan kerja yang ada di tingkat pusat kita harapkan bisa bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” tukasnya. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Kamis (18/4).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
