WahanaNews.co | Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta agar pengelola menggratiskan jalan tol bila arus mudik mengalami kemacetan total. Selain itu, YLKI berharap semua pihak mengutamakan keselamatan dan keamanan.
"Jika terjadi kemacetan ekstrem di jalan tol, pemerintah dan BUJT harus berani menggratiskan jalan tol," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan persnya, Kamis (15/4/2023).
Baca Juga:
Kritik Pedas YLKI: Kebijakan Harga Tiket Taman Nasional 100-400% Justru Bunuh Minat Wisatawan
"Dengan maksud untuk mengurai kemacetan karena tidak ada transaksi dan untuk fairness bagi konsumen. Untuk apa bayar tarif jalan tol jika kemacetan total yang didapat?" sambung Tulus Abadi.
YLKI meminta semua pihak mengarusutamakan aspek keamanan dan keselamatan bagi masyarakat pemudik. Tak ada kompromi untuk soal ini. Tak ada alasan crowded, tak ada alasan peak session, tak ada alasan demi kemanusiaan sekalipun, standar keselamatan tak boleh diturunkan, baik di udara, laut, darat, penyeberangan, dan pelayaran.
"Masyarakat pun jangan kompromistis soal aspek keamanan dan keselamatan ini. Tidak ada yang lebih berharga dari aspek keamanan dan keselamatan," ungkap Tulus Abadi.
Baca Juga:
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Viral, YLKI Tegaskan Pentingnya Pengawasan Ekstra
Selain itu, YLKI berharap agar pemerintah jangan hanya terfokus di Pulau Jawa saja, atau kota kota besar di Indonesia saja. Prosesi mudik Lebaran juga harus ditingkatkan pengawasannya di area timur Indonesia atau remote area lainnya.
"Jangan karena alasan kapasitas, kemudian mengendurkan pengawasan yang bisa berujung pada petaka, khususnya di angkutan penyeberangan perintis," harap YLKI.
Melansir detikcom, YLKI menilai upaya mengatasi kemacetan di jalan tol, dari sisi infrastruktur sudah bagus. Tetapi tampaknya pemerintah dan Polri belum punya manajemen dan planning yang pasti.
"Terbukti, untuk menerapkan kebijakan satu arah atau one way traffic dan contra flow saja masih menggunakan jurus 'situasional'. Seharusnya kebijakan tersebut sudah ditetapkan sejak awal dengan jadwal yang jelas, dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dengan cara begini, masyarakat diharapkan bisa mengatur perjalanan mudiknya, kapan harus mudik, atau harus balik, dan seterusnya," papar Tulus Abadi.
Tidak hanya itu, kebijakan mudik gratis seharusnya difokuskan pada upaya mengurangi penggunaan sepeda motor. Sebab penggunaan sepeda motor untuk mudik Lebaran makin masif.
"Padahal dari sisi safety, sepeda motor adalah tidak layak untuk perjalanan mudik karena tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor," ungkap Tulus Abadi. [eta]
