Hukum

BPPH Pemuda Pancasila DKI Jakarta Buka Layanan Hukum Gratis

meha meha
BPPH Pemuda Pancasila DKI Jakarta Buka Layanan Hukum  Gratis



JAKARTA WAHANANEWS.CO, Peningkatan kesadaran
hukum anggota dan kader, menjadi program kerja prioritas dari Badan Penyuluhan
dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Diharapkan mereka juga
bisa menularkan kepada masyarakat di lingkungannya.




“Kita akan
melakukan penyuluhan ke tingkat kecamatan dengan melibatkan MPC dan ranting.
Dalam penyuluhan kita tingkatkan kesadaran hukum kader,” ujar Ketua BPPH MPW
Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Tohom Purba, SH, MM.






Menurut Tohom,
dengan pemahaman hukum yang baik, dapat menghindari anggota dan kader dari
perbuatan melanggar hukum. “Karena kalau kurang paham hukum, inilah yang
membuat orang berbuat negatif melanggar hukum tanpa pikir panjang, kita akan
ubah image Pemuda Pancasila menjadi lebih baik dan intelektual di masyarakat,”
tandasnya




Untuk menindaklanjuti hasil rapat
pleno ke 1 dan ke 2, BPPH MPW PP DKI Jakarta Membuka Layanan Bantuan Hukum dan
Layanan Konsumen Untuk Masyarakat Umum Secara Gratis.




“Sebenarnya kalau untuk pelayanan
hukum selama ini sudah mulai berjalan. Namun sekarang kita melebarkan sayap ke
pelayanan konsumen,” ungkap Tohom Purba SH, MH, di kantor Sekertariat BPPH MPW
PP DKI Jakarta, Jalan Buncit Raya No.10B, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Jumat (6/9/2019)




Ditambahkan, layanan hukum gratis
untuk konsumen ini diberikan, lantaran pihaknya menilai banyak konsumen yang
dirugikan dan berada dalam posisi yang lemah, khusunya saat dirugikan baik oleh
perusahaan maupun instansi pemerintah yang memberikan layanan publik.






“Ini yang menjadi keprihatinan kita
dan mengapa kemudian kita memberikan layanan hukum gratis untuk konsumen. Ini
juga menjadi bagian dari pendididikan hukum untuk masyarakat dalam hal ini yang
bertindak selaku konsumen,” katanya.




Masyarakat atau konsumen bisa
mengadukan permasalahan hukum yang mereka hadapi dengan jalan mendatangi kantor
sekretariat BPPH MPW PP DKI JAKARTA di kawasan Warung Buncit, Jakarta selatan.
“Semua laporan akan kita terima dan tindaklanjuti dengan konsultasi serta
langkah hukum lanjutan, jika memang diperlukan,” tegasnya.




Sementara itu, Ketua bidang
informasi media dan hubungan masyarakat MPW PP DKI Boy Indra Tanjung yang juga
hadir pada rapat pleno ke III mengatakan, seluruh anggota BPPH wajib memiliki
KTA dan mengikuti kaderisasi, karena anggota juga akan dikenakan piket baik di
MPW maupun di BPPH. (Bernard)

Penulis: Bernard

Editor: SUWINDAK MARBUN