WahanaNews.co | Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant CARE, menyarankan supaya Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai mengambil ancang-ancang untuk menyelamatkan WNI di Taiwan menyusul ketegangan Taiwan dengan China yang masih berlangsung.
Kementerian Luar Negeri mencatat, jumlah WNI di Taiwan ada 300 ribu orang, yang mayoritas adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI).
Baca Juga:
Jadi Penampungan TKI Ilegal, Manajemen Kalibata City Buka Suara
Sedangkan berdasarkan data BI dan BP2MI, pada kuartal pertama 2022, PMI di Taiwan berjumlah 294 ribu.
"Kementerian Luar Negeri mulai harus melihat perkembangan situasi politik. Jika itu membahayakan, harus ada upaya penyelamatan, evakuasi," kata Anis kepada wartawan, Senin (8/8/2022).
Ia pun merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
Baca Juga:
Cerita Mengharukan, Prabowo Bawa Pulang TKW dari Malaysia yang Sempat Terlantar
Anis menyarankan agar sekarang mulai diinformasikan kepada WNI di Taiwan supaya ikut memantau perkembangan (kondisi Taiwan).
Diinformasikan pula, langkah apa yang harus dilakukan jika ada WNI yang tinggal di wilayah dekat perbatasan dan membutuhkan upaya penyelamatan.
Diberitakan, militer China pada Senin (8/8/2022) memastikan masih melanjutkan latihan militer di wilayah laut dan langit di area sekitar Taiwan.
Langkah itu buntut dari kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taiwan.
China sebelumnya mengumumkan hanya akan melakukan latihan militer mulai Kamis (4/8/2022) sampai Minggu (7/8/2022).
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei memantau situasi di Taiwan yang diselimuti ketegangan setelah kunjungan Pelosi.
Saat jumpa pers virtual pada Jumat (5/8/2022), Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, memastikan 300 ribu WNI di Taiwan masih aman.
Akibat kunjungan ke Taiwan, China sudah menjatuhkan sanksi kepada Nancy Pelosi dan keluarga dekatnya.
Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (5/8/2022) menyatakan, kebijakan itu diberlakukan sebagai respon atas kunjungan (Pelosi) yang kejam dan provokatif.
Gedung Putih menyebut Beijing beraksi berlebihan, karena pihaknya masih memegang prinsip satu-China.
China juga telah menghentikan dialog dengan Amerika Serikat di sejumlah bidang sebagai reaksi atas kunjungan Pelosi ke Taiwan.
Penghentian dialog itu, di antaranya tidak lagi berkomunikasi antar komandan militer tingkat-teater dan isu perubahan iklim.
Pelosi adalah pejabat tinggi Amerika pertama yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir.
Secara struktur pemerintahan, ia orang ketiga paling berkuasa setelah presiden dan wakil presiden Amerika.
China menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya, dan kunjungan Pelosi dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. [gun]
