Pemeriksaan tersebut melibatkan pegawai dari berbagai instansi pemerintah, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Perumahan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan.
Penyelidikan difokuskan pada dugaan penerimaan suap serta penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Baca Juga:
Cegah Jemaah Terlantar, DPR Soroti Bahaya Haji Nonprosedural
Nazaha menyatakan bahwa seluruh proses hukum saat ini masih terus berjalan dan tengah memasuki tahap penyelesaian administratif, sebagai persiapan untuk membawa para pihak yang terlibat ke meja hijau.
Otoritas Saudi juga mengonfirmasi bahwa 116 tersangka telah resmi ditahan, meskipun sebagian di antaranya kemudian dibebaskan dengan jaminan sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Lebih lanjut, Nazaha menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan pemerintah Arab Saudi dalam menjaga dan melindungi keuangan negara.
Baca Juga:
30 WNI Gagal ke Makkah, Gunakan Visa Ziarah Bukan Visa Haji
Upaya tersebut juga bertujuan untuk menegakkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh sektor publik.
Pemerintah Arab Saudi turut mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Warga dapat melaporkan dugaan pelanggaran keuangan maupun administratif melalui saluran resmi, termasuk nomor bebas pulsa 980 atau melalui situs web resmi Nazaha.
