WAHANANEWS.CO, Jakarta - Amerika Serikat dikabarkan tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Washington untuk menata ulang sistem distribusi bantuan dan memperkuat pengawasan terhadap efektivitas lembaga yang beroperasi di wilayah konflik tersebut.
Baca Juga:
Rudal Tomahawk AS: Idaman Ukraina-Mimpi Buruk Rusia
Menurut laporan Channel News Asia (CNA), Jumat (24/10/2025), rancangan kebijakan baru itu dikenal dengan nama “Sabuk Kemanusiaan Gaza” (Gaza Humanitarian Belt).
Dalam proposal tersebut, disebutkan adanya rencana pembentukan antara 12 hingga 16 pusat bantuan kemanusiaan yang akan dibangun di sepanjang jalur yang sebelumnya menjadi garis operasi militer Israel.
Pusat-pusat ini dirancang untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sipil yang tinggal di kedua sisi garis pemisah.
Baca Juga:
Trump Gerak Cepat Cegah Israel Dihukum FIFA dan UEFA Jelang Piala Dunia 2026
Selain distribusi logistik, fasilitas itu juga akan mencakup layanan medis, perlindungan anak dan perempuan, serta area aman bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik berkepanjangan.
Menariknya, dalam dokumen tersebut juga disebutkan rencana pendirian “fasilitas rekonsiliasi sukarela” yang diperuntukkan bagi kelompok militan yang bersedia menyerahkan senjata mereka.
Mereka yang mengikuti program ini berpeluang mendapatkan amnesti sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan jangka panjang di Gaza.
Selain sebagai pusat bantuan kemanusiaan, lokasi-lokasi itu juga akan berfungsi sebagai basis bagi pasukan stabilisasi internasional, yang bertugas mendukung proses demiliterisasi dan menjaga ketertiban setelah penarikan pasukan Israel.
Dalam rancangan tersebut, Lembaga Kemanusiaan Gaza (GHF) yang selama ini menerima dukungan besar dari Amerika Serikat berpotensi akan digabung atau bahkan digantikan oleh sejumlah organisasi internasional lain.
Di antaranya adalah cabang Palang Merah Uni Emirat Arab dan Maroko, serta lembaga amal Kristen Injili Samaritan’s Purse, yang dikenal aktif dalam misi kemanusiaan global.
Seorang pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa rencana ini masih berada pada tahap konseptual dan belum ada keputusan final terkait pelaksanaannya.
“Masih terlalu dini untuk menyebut ini sebagai kebijakan resmi,” ujarnya.
Pernyataan serupa datang dari seorang pejabat kemanusiaan lain yang menegaskan bahwa dokumen tersebut “lebih seperti makalah konsep” daripada kebijakan formal pemerintah AS.
Sementara itu, pihak Gedung Putih menyebut masih ada berbagai opsi lain yang sedang dievaluasi untuk mempercepat dan mengefisienkan penyaluran bantuan kepada warga Gaza yang terdampak perang.
Jika akhirnya diadopsi, rencana tersebut akan menjadi perubahan besar dalam sistem bantuan kemanusiaan di Gaza, dengan menempatkan jaringan pusat bantuan internasional sebagai tulang punggung baru bagi proses stabilisasi dan rekonstruksi jangka panjang wilayah tersebut.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
