Lebih lanjut, Kao menilai kunjungan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Lazaro, ke Ibu Kota Naypyidaw sebagai langkah yang mencerminkan pendekatan seimbang.
Ia menilai, Lazaro berhasil menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan utama di Myanmar, sehingga membuka ruang dialog yang lebih inklusif.
Baca Juga:
Anwar Ibrahim Tegaskan Netralitas Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 dalam Konflik Kamboja–Thailand
“Ini menunjukkan bahwa ASEAN terus memprioritaskan keterlibatan kita dengan Myanmar untuk mendukung proses politik di Myanmar. Yang kita inginkan, tentu saja, adalah agar Myanmar menyelesaikan krisis politik secepat mungkin melalui proses yang dipimpin Myanmar,” kata Kao menekankan.
Meski tidak bersedia memberikan komentar mendalam terkait hasil pemilu di Myanmar, Sekjen ASEAN itu menyampaikan pandangannya mengenai kondisi keamanan di negara tersebut.
Kao menekankan pentingnya terciptanya gencatan senjata jangka panjang sebagai prasyarat untuk mendorong proses politik yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Filipina Dorong Finalisasi Kode Etik Laut China Selatan Saat Pimpin ASEAN 2026
“Jadi, saya akan mengatakan bahwa selama kita tidak melihat peningkatan kekerasan di lapangan, selama kita memiliki gencatan senjata. Ini sangat jelas, kita perlu memiliki gencatan senjata jangka panjang di Myanmar, sehingga kita dapat bergerak maju dalam proses inklusif,” kata Sekjen ASEAN menegaskan.
Dalam mekanisme ASEAN, utusan khusus untuk Myanmar ditunjuk dari negara anggota yang tengah memegang Keketuaan ASEAN dan berganti setiap tahun.
Pada 2026, peran tersebut diemban oleh Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro, yang disebut-sebut mendapatkan respons positif dari pemerintahan Myanmar saat ini.
