Meskipun keterlibatan Amerika dalam konflik tersebut melambat di era pemerintahan berikutnya, pada tahun 2019 Presiden Donald Trump mengatakan beberapa pasukan AS akan tetap berada di Suriah “untuk minyak”.
Trump secara terbuka menyebut Washington hanya akan “menjaga” sumber daya energi.
Baca Juga:
Realisasi Investasi di Nagan Raya Aceh Tahun 2023 Naik Rp3,7 Triliun
Pelaporan selanjutnya pada tahun 2020 kemudian mengungkapkan pemerintahan Trump telah menyetujui kesepakatan antara perusahaan energi AS dan otoritas Kurdi yang mengendalikan timur laut Suriah untuk “mengembangkan dan mengekspor minyak mentah kawasan itu”, kontrak yang segera dikutuk sebagai “ilegal” oleh Damaskus.
Namun, meski kesepakatan khusus itu kemudian gagal setelah Presiden Joe Biden menjabat, otoritas Suriah terus menuduh Washington menjarah sumber dayanya dan sekitar 900 tentara AS tetap berada di negara itu secara ilegal. [rna]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
