WahanaNews.co, San Francisco - Presiden Joe Biden menyatakan bahwa penutupan pemerintahan mungkin tak bisa dihindari. Dia mengatakan hal ini saat berbicara dengan para wartawan setelah memberikan pidato kepada sekelompok penasihat sains dan teknologi di San Francisco.
Biden menegaskan bahwa dalam politik, tidak ada yang benar-benar bisa dihindari.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Usulkan Two-State Solution untuk Akhiri Konflik Gaza dalam Pertemuan dengan AS
Kemungkinan penutupan pemerintahan ini dapat terjadi pada akhir pekan ini, kecuali ada kesepakatan anggaran yang dicapai oleh anggota parlemen.
Biden mengungkapkan, "Jika terjadi penutupan pemerintahan, banyak pekerjaan penting di bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan akan terdampak, termasuk penelitian kanker dan keamanan pangan. Karena itu, rakyat Amerika membutuhkan dukungan dari teman-teman Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan pembiayaan pemerintah dapat terlaksana," katanya, mengutip Reuters, Kamis (28/9/2023).
Sementara itu, penasihat ekonomi Gedung Putih, Jared Bernstein, menyampaikan bahwa perekonomian AS sedang menghadapi tantangan serius, termasuk kemungkinan penutupan pemerintahan, di tengah dimulainya kembali pembayaran utang mahasiswa, kenaikan suku bunga, dan mogoknya pekerja otomotif.
Baca Juga:
Gagal Menyentuh Pemilih, Harris Kalah Telak Meski Kampanye Penuh Serangan ke Trump
Dalam sebuah acara di Economic Policy Institute, sebuah lembaga pemikir dengan orientasi progresif, dia menyatakan keyakinannya bahwa perekonomian akan terus berjalan "dengan cukup baik" kecuali terjadi kesalahan dalam kebijakan atau gangguan dari faktor eksternal.
Dia menjelaskan, "Saat ini, gaji kita melebihi harga-harga, pertumbuhan upah dalam bentuk nominal berjalan lebih cepat daripada kenaikan harga-harga, dan dinamika ekonomi kita menciptakan suatu momentum yang cukup kuat."
"Kami percaya bahwa, selama tidak ada kesalahan dalam kebijakan atau gangguan tak terduga dari luar, semuanya akan berjalan dengan baik."
Sementara itu, Ketua DPR AS dari Partai Republik, Kevin McCarthy, pada Rabu (27/9/2023), menolak usulan rancangan undang-undang pendanaan sementara yang diajukan di Senat.
Tindakan ini membawa Washington semakin mendekati penutupan sebagian pemerintahan AS yang keempat dalam satu dekade, dengan hanya tersisa empat hari lagi.
Apa sih arti shutdown bagi AS? Apa dampaknya untuk Indonesia dan dunia?
Dilaporkan bahwa utang yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini mencapai jumlah US$33 triliun, yang setara dengan Rp508.200 triliun. Situasi ini telah memunculkan pembahasan mengenai kemungkinan shutdown yang akan dilakukan oleh pemerintah AS.
Terdapat banyak spekulasi terkait penyebab utang yang besar ini, salah satunya adalah isu bantuan yang diberikan kepada Ukraina dan besarnya anggaran operasional pemerintah AS.
Pendanaan pemerintah sendiri akan mencapai batasnya pada hari Sabtu, 30 September 2023, saat pergantian hari dalam waktu setempat. Ini juga menandai awal tahun fiskal yang baru. Jika kongres tidak berhasil menyetujui undang-undang yang memperbarui pendanaan sebelum batas waktu tersebut, maka pemerintah federal akan mengalami penutupan.
Penutupan pemerintahan akan berarti banyak operasi pemerintah akan terhenti. Meskipun begitu, layanan-layanan yang dianggap esensial dan sangat penting akan tetap berlanjut. Beberapa operasi yang akan tetap berjalan mencakup perlindungan publik dan keamanan nasional, perlindungan perbatasan, penegakan hukum federal, dan pengawasan lalu lintas udara.
Pegawai federal yang pekerjaannya dianggap tidak esensial akan menghadapi pemotongan gaji dan dirumahkan, sedangkan karyawan yang masih bekerja juga tidak akan menerima gaji.
Presiden Joe Biden mengindikasikan bahwa alasan utama kemungkinan terjadinya penutupan pemerintahan sebenarnya terletak pada anggota DPR dari Partai Republik.
Partai ini memiliki niatan untuk memangkas belanja pemerintah melebihi batas yang telah disepakati dalam kesepakatan yang terjadi pada bulan Juni yang lalu.
Karena batas waktu semakin mendekat, beberapa anggota parlemen dari kedua partai berharap dapat mencapai persetujuan untuk perpanjangan pendanaan jangka pendek yang dikenal dengan resolusi berkelanjutan.
Langkah ini sering digunakan sebagai solusi sementara untuk menghindari penutupan pemerintahan dan memberikan waktu untuk mencapai kesepakatan pendanaan berikutnya.
Di sektor militer, sekitar dua juta personel militer Amerika Serikat akan tetap menjalankan tugas mereka, tetapi hampir separuh dari 800.000 pegawai di Pentagon akan dihentikan.
Kontrak yang telah disetujui sebelum penutupan akan tetap berlaku, dan Pentagon memiliki kemampuan untuk melakukan pemesanan baru untuk pasokan atau layanan yang diperlukan dalam rangka menjaga keamanan nasional.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kontrak baru, termasuk pembaruan atau perpanjangan, tidak akan diberikan selama periode penutupan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
