WahanaNews.co | Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) yang menyelidiki penyerbuan Gedung Capitol tahun 2021 lalu memanggil mantan Presiden Donald Trump untuk memberikan keterangan soal dugaan keterlibatannya dalam tindak kekerasan itu.
Seperti dilansir detikcom dari AFP dan Reuters, Sabtu (22/10/2022), Trump diperintahkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dan menyerahkan sejumlah dokumen kepada Komisi DPR AS yang menyelidiki penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 oleh para pendukungnya.
Baca Juga:
Donald Trump Mulai Umumkan Nominasi Anggota Kabinet, Ini Daftarnya
Pemanggilan terhadap Trump itu dilakukan setelah panel Komisi DPR AS yang terdiri atas tujuh anggota parlemen Partai Demokrat dan dua anggota parlemen Partai Republik secara bulat mendukung, dalam voting pekan lalu, untuk memaksa kehadiran Trump di hadapan penyelidik parlemen.
Komisi DPR AS menyatakan telah mengirimkan surat panggilan untuk dimintai keterangan (subpoena) yang mewajibkan Trump menyerahkan dokumen-dokumen kepada panel paling lambat 4 November dan untuk hadir langsung memberikan deposition testimony yang dimulai pada atau sekitar 14 November mendatang.
Deposition testimony atau keterangan di bawah sumpah seringkali merujuk pada sesi tanya-jawab yang digelar secara tertutup dan direkam kamera. Keterangan semacam itu bisa diungkap ke publik nantinya dan menjadi bagian dari laporan akhir panel khusus Komisi DPR AS.
Baca Juga:
Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Selesaikan Konflik Palestina
"Seperti yang ditunjukkan dalam audiensi kami, kami telah mengumpulkan banyak bukti-bukti, termasuk dari lusinan mantan pejabat dan staf Anda, bahwa Anda secara pribadi mengatur dan mengawasi upaya banyak tahap untuk membalikkan pemilihan presiden 2020 dan menghalangi transisi kekuasaan yang damai," tulis Komisi DPR AS dalam surat pemanggilan kepada Trump.
Trump yang menyerukan para pendukungnya untuk 'berjuang seperti di neraka' dalam pidato berapi-api di dekat Gedung Putih pada 6 Januari 2021, dimakzulkan karena menghasut massa untuk menyerbu Gedung Kongres pada hari yang sama demi mencegah transisi kekuasaan secara damai kepada Joe Biden.
Surat pemanggilan itu menuduh Trump berupaya membalikkan hasil pilpres meskipun mengetahui klaim-klaim adanya kecurangan telah ditolak oleh lebih dari 60 pengadilan AS dan dibantah oleh para staf kampanye juga penasihat seniornya sendiri.
"Singkatnya, Anda berada di pusat dari upaya pertama dan satu-satunya oleh Presiden AS mana pun untuk membalikkan pemilu dan menghalangi transisi kekuasaan secara damai, yang pada akhirnya memuncak dalam serangan berdarah terhadap Gedung Capitol kita dan Kongres itu sendiri," sebut surat itu.
Tanpa mengonfirmasi apakah Trump sudah menerima surat pemanggilan itu, pengacaranya David Warrington menyatakan timnya akan 'mengkaji dan menganalisis' dokumen itu, sebelum kemudian memberikan 'respons sebagaimana mestinya atas tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya'.
Sementara belum pernah ada Presiden AS yang aktif menjabat dipaksa memberikan keterangan di hadapan parlemen atau Kongres AS, sejumlah mantan presiden pernah dipanggil untuk membahas tindakan mereka selama menjabat.
Kepatuhan Trump untuk hadir berarti dia akan memberikan keterangan di bawah sumpah dan bisa memicu dakwaan sumpah palsu jika dia berbohong.
Jika Trump menolak untuk mematuhi pemanggilan itu, DPR AS bisa mendakwanya atas tuduhan penghinaan secara kriminal dalam voting yang akan merekomendasikannya untuk diadili.
Terlepas dari hadir atau tidaknya Trump dalam pemanggilan itu nanti, daftar dokumen yang juga harus diserahkan Trump akan mencakup semua komunikasinya pada hari penyerbuan Gedung Capitol terjadi, juga berbagai pesan selama beberapa pekan sebelum penyerbuan terjadi.
Para penyelidik parlemen AS secara spesifik menyebut Signal, yang menunjukkan Komisi DPR AS telah menetapkan Trump menggunakan aplikasi komunikasi terenkripsi saat berpartisipasi dalam plot itu. Software itu memungkinkan penggunanya menghapus pesan secara otomatis dalam jangka waktu yang dipilih.
Dokumen-dokumen yang diminta mencakup setiap komunikasi via Signal antara Trump dengan milisi-milisi sayap kanan jauh, seperti Oath Keepers dan Proud Boys. [JP]
