Sebelum perubahan drastis dalam pendekatan AS, operasi penindakan perdagangan narkoba di laut biasanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan US Coast Guard, bukan militer.
Prosedurnya bersifat hukum kapal dihentikan, digeledah, dan awaknya ditangkap untuk menjalani proses pengadilan. Inggris selama bertahun-tahun mendukung metode berbasis hukum itu, bukan aksi militer sepihak.
Baca Juga:
Dokumen Bocor Ungkap Rencana Pangkalan Militer AS di Dekat Jalur Gaza
Langkah Inggris untuk menarik diri dari kerja sama intelijen mencerminkan meningkatnya keraguan dunia terhadap legalitas kampanye militer AS di Amerika Latin.
Namun pemerintahan Trump bersikeras bahwa tindakannya sah secara hukum.
Washington beralasan bahwa para penyelundup narkoba menimbulkan ancaman nyata bagi warga Amerika dan oleh karena itu dikategorikan sebagai “kombatan musuh” dalam “konflik bersenjata” melawan AS.
Baca Juga:
Trump Sebut Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Sosok Kuat dari Tempat yang Keras
Dalam memo resmi yang dikirim ke Kongres dan diperkuat oleh opini rahasia dari Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman, Trump bahkan menetapkan sejumlah kartel narkoba sebagai “kelompok teroris asing.”
Gedung Putih menegaskan bahwa seluruh operasi tersebut “sepenuhnya mematuhi Hukum Konflik Bersenjata,” yang menurutnya dirancang untuk mencegah korban sipil.
Kolombia Ikuti Langkah Inggris
