WAHANANEWS.CO, Jakarta - Iran mengguncang panggung internasional dengan tuntutan ganti rugi raksasa atas kerusakan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, sekaligus menyeret lima negara lain yang dituding ikut bertanggung jawab dalam konflik tersebut, Selasa (14/4/2026).
Utusan Teheran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan bahwa sejumlah negara di kawasan diduga terlibat karena wilayahnya digunakan sebagai titik peluncuran serangan ke Iran.
Baca Juga:
Kasus Penyiraman Andrie Yunus: Dendam Pribadi Jadi Kunci Perkara
Informasi tersebut disampaikan merujuk pada laporan Al Jazeera yang mengungkap tuduhan Teheran terkait keterlibatan tidak langsung negara-negara tersebut.
Selain menuntut kompensasi, Iran juga mengusulkan skema pembiayaan melalui pajak terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan energi dunia.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyebutkan bahwa nilai kerugian awal yang dihitung mencapai sekitar USD 270 miliar atau setara Rp4.623 triliun.
Baca Juga:
Tekanan Utang Menghimpit, Bripka Alexander Riberu Ditemukan Tewas Gantung Diri
"Estimasi awal kerugian Iran mencapai sekitar USD 270 miliar atau sekitar Rp4.623 triliun," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup kerugian langsung maupun tidak langsung sejak konflik dimulai pada Jumat (28/2/2026).
Meski demikian, rincian lebih lanjut terkait komponen kerugian tersebut belum diungkap ke publik.
Fatemeh juga menegaskan bahwa isu kompensasi telah menjadi bagian dari pembicaraan antara Teheran dan Washington yang berlangsung di Pakistan pekan sebelumnya.
"Isu ganti rugi ini telah menjadi bagian dari pembicaraan antara Teheran dan Washington," katanya.
Pemerintah Iran hingga kini masih melakukan pendataan menyeluruh atas kerusakan yang terjadi, khususnya pada infrastruktur vital.
Sejumlah fasilitas strategis seperti sektor minyak dan gas, industri petrokimia, pabrik baja, aluminium, hingga kompleks militer dilaporkan menjadi sasaran serangan berulang.
Kerusakan juga meluas ke infrastruktur sipil seperti jembatan, pelabuhan, jaringan rel, universitas, pusat riset, pembangkit listrik, serta instalasi desalinasi air.
Banyak rumah sakit, sekolah, dan permukiman warga dilaporkan rusak parah hingga hancur, memperberat proses pemulihan nasional.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Iran mengakui tidak mampu memberikan kompensasi kepada warga sipil yang terdampak.
Di sektor penerbangan, Sekretaris Asosiasi Maskapai Iran, Maghsoud Asadi Samani, mengungkapkan kerusakan besar pada armada sipil.
"Sebanyak 60 pesawat sipil tidak dapat digunakan lagi, di mana 20 di antaranya hancur total," ungkapnya.
Saat ini, Iran hanya mengoperasikan sekitar 160 pesawat penumpang yang sebagian besar berusia tua dan dipertahankan melalui perawatan intensif.
Kondisi ini diperparah oleh sanksi Amerika Serikat yang membatasi akses terhadap suku cadang dan layanan perawatan.
Ia juga menambahkan bahwa maskapai kehilangan potensi pendapatan signifikan selama periode libur Nowruz.
Dalam kurun 40 hari konflik, total kerugian sektor penerbangan diperkirakan melampaui USD 190 juta.
Kerusakan turut terjadi di sejumlah bandara internasional seperti Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, mencakup landasan pacu, menara kontrol, hingga hanggar.
Di sisi lain, Iran tetap menunjukkan sikap keras dalam negosiasi dengan Washington meskipun menghadapi blokade laut oleh Angkatan Laut AS sejak Senin (13/4/2026).
Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, bahkan menolak perpanjangan gencatan senjata dua pekan.
"Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang," tulisnya.
Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Iran mengalokasikan hampir USD 8 miliar untuk belanja militer pada 2024.
Namun, tekanan anggaran akibat sanksi, korupsi, dan salah kelola membuat kondisi ekonomi Iran semakin tertekan dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah konflik, pemadaman internet hampir total selama tujuh minggu memperburuk situasi sosial-ekonomi di negara tersebut.
Lebih dari 90 juta warga terdampak, memicu gelombang PHK dan hilangnya peluang usaha.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Tokoh Kamar Dagang Iran, Afshin Kolahi, mengungkapkan besarnya dampak ekonomi akibat pemadaman tersebut.
"Setiap hari kita kehilangan nilai yang setara dengan empat jembatan besar seperti jembatan B1," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kerugian ekonomi akibat pemadaman internet mencapai sekitar USD 80 juta per hari.
"Setiap hari kita kehilangan setara dua pembangkit listrik berkapasitas menengah setiap hari, dan ini kita lakukan pada diri kita sendiri," lanjutnya.
Kementerian Teknologi Informasi Iran turut mengonfirmasi dampak serius terhadap bisnis daring yang sulit bertahan tanpa akses internet.
Pemerintah kini mengembangkan sistem internet bertingkat dengan akses terbatas bagi masyarakat umum.
Sebagian pelaku usaha tertentu diberikan akses global, sementara mayoritas warga hanya terhubung ke jaringan lokal.
Layanan baru bernama "Internet Pro" ditawarkan dengan akses lebih luas namun berbiaya tinggi.
Di tengah pembatasan tersebut, pasar gelap VPN justru tumbuh pesat sebagai alternatif akses ke internet global.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
