WahanaNews.co | Pemerintah Prancis menyediakan penerbangan khusus untuk
mengevakuasi warganya dari Afghanistan.
Warga negara Prancis diimbau
meninggalkan Afghanistan karena situasi keamanan yang memburuk, terkait
serangan Taliban di daerah pedesaan.
Baca Juga:
Bio Farma Hibahkan 10 Juta Dosis Vaksin Polio untuk Afghanistan
"Kami secara resmi
merekomendasikan semua orang Prancis untuk mengambil penerbangan khusus
ini," kata utusan Paris untuk Kabul, David
Martinon.
"Jika Anda berencana untuk tinggal di
Afghanistan setelah 17 Juli, kami tidak dapat memberikan keamanan untuk keberangkatan
Anda," ujarnya, dilansir Anadolu
Agency, Rabu (14/7/2021).
Martinon mengatakan, Prancis
menawarkan suaka kepada keluarga pegawai kedutaan Afghanistan.
Baca Juga:
Afghanistan Kembali Gempa Bumi Berkekuatan 6,3 Magnitudo
Termasuk keluarga Institut Prancis dan
Delegasi Arkeologi, dan AFRANE yang merupakan organisasi nirlaba persahabatan
Prancis-Afghanistan yang telah memfasilitasi proyek kerja sama.
Pemerintah sebelumnya memberikan suaka
bagi penerjemah untuk militer Prancis di Afghanistan, di bawah program suaka
khusus.
Ribuan warga Afghanistan membantu dan
bekerja untuk misi asing dan NATO sebagai penerjemah, juru bahasa dan profil
pekerjaan sipil lainnya.
Mereka menghadapi risiko ditinggalkan,
karena pasukan internasional telah menarik diri dari Afghanistan hingga batas
waktu 11 September mendatang.
Bulan lalu, Taliban menjamin
keselamatan warga Afghanistan yang bekerja dengan misi asing.
Taliban meminta mereka agar tidak
melarikan diri.
Tetapi ada ketakutan bahwa mereka
dapat menjadi sasaran dan disebut sebagai pengkhianat.
"Pihak berwenang Prancis telah
memutuskan untuk menyelamatkan rekan-rekan Afghanistan kami pada saat keamanan
mereka tidak lagi dijamin," kata Martinon.
Martinon menyerukan diakhirinya
serangan militer Taliban yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur vital, dan
ancaman terhadap kemajuan politik dan sosial.
"Serangan Taliban terhadap warga
sipil, perempuan dan anak perempuan, media dan infrastruktur menunjukkan
penghinaan terhadap supremasi hukum," ujar Martinon. [qnt]
