WAHANANEWS.CO, Jakarta - Situasi di Gaza semakin memburuk akibat agresi militer Israel yang tak kunjung mereda.
Banyak negara dan organisasi kemanusiaan mengupayakan berbagai langkah untuk membantu warga Gaza yang terjebak dalam konflik berkepanjangan.
Baca Juga:
Perpecahan di Tubuh Angkatan Udara Israel, Ratusan Tentara Tolak Perang di Gaza
Salah satu rencana yang muncul adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.
Namun, gagasan ini menuai kontroversi, terutama dari dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara tegas menolaknya.
Mereka menilai langkah tersebut berpotensi memperkuat agenda Israel dan Amerika Serikat dalam mengosongkan wilayah Gaza serta mempertahankan pendudukan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Baca Juga:
Pemerintah Indonesia Konsultasikan Dukungan Kemanusiaan untuk Palestina, Tegaskan Penolakan Relokasi Warga Gaza
Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi di balik rencana tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini justru sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika Serikat, yang sejak lama berupaya mendorong relokasi warga Palestina dari tanah air mereka.
Ia menyoroti kesamaan ide ini dengan proposal relokasi yang pernah dikemukakan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump.
"Yang harus kita tanyakan, mengapa Indonesia mau terlibat dalam skenario yang tampaknya mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah tujuan mereka sejak awal adalah mengosongkan Gaza agar lebih mudah dikuasai?" ujar Buya Anwar dalam pernyataannya, dikutip Kamis Rabu (10/4/2025).
Sebagai Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi, ia juga mengingatkan bahwa jika rencana evakuasi ini terealisasi, maka Israel akan semakin leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjadi bagian dari proyek besar yang sering disebut sebagai Israel Raya.
"Dulu, Yerusalem adalah milik Palestina, tetapi sekarang telah diduduki dan diklaim sebagai ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama dengan membiarkan Gaza kosong dan terbuka bagi kolonisasi Israel," tegasnya.
Lebih lanjut, Buya Anwar juga menyoroti lima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatan diplomatiknya, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Ia mengingatkan bahwa negara-negara tersebut memiliki hubungan diplomatik maupun ekonomi dengan Israel, sehingga kemungkinan ada faktor geopolitik yang perlu dicermati lebih dalam.
Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza seharusnya tetap dilakukan, tetapi bukan dalam bentuk evakuasi massal yang justru berisiko mempercepat pengosongan wilayah tersebut.
"Jika kita ingin membantu rakyat Gaza, maka lakukanlah dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan bantuan medis di sana, bukan dengan memindahkan mereka ke luar negeri. Sebagai bangsa yang pernah dijajah selama 350 tahun, kita tentu memahami bahwa penjajah memiliki banyak cara untuk melancarkan agendanya," tambahnya.
Senada dengan Anwar Abbas, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan sikap penolakannya terhadap rencana evakuasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa akar permasalahan bukanlah kondisi warga Gaza semata, melainkan agresi Israel yang terus berlanjut dan melanggar hukum internasional.
"Masalah utama bukan warga Gaza yang perlu dievakuasi, tetapi Israel yang terus menyerang dan mengabaikan perjanjian internasional. Maka, solusi yang diperlukan adalah menghentikan agresi Israel, bukan justru mengosongkan Gaza dari penduduknya," ujar KH Cholil Nafis dalam pernyataan yang disampaikannya melalui akun media sosial resminya pada Kamis (10/4/2025).
Sebagai Rais Syuriah PBNU, ia menyebut bahwa solusi terbaik adalah membantu korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.
Ia juga mempertanyakan apakah ada jaminan bagi para pengungsi untuk kembali ke Gaza setelah situasi mereda.
"Apakah ada kepastian bahwa mereka bisa kembali ke tanah airnya? Banyak warga Palestina yang telah lama berada di luar negeri tetapi tidak bisa pulang hingga saat ini. Jika kita ikut mengevakuasi mereka, bukankah ini justru akan mempermudah Israel dalam menduduki lebih banyak wilayah Palestina?" katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang akibat penjajahan yang terus berlangsung.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada rakyat Palestina diberikan dengan cara yang tidak justru memperkuat agenda pendudukan Israel.
"Sebagai umat Islam dan manusia, kita tentu merasakan penderitaan rakyat Palestina. Namun, bentuk dukungan kita haruslah bijak. Jangan sampai tindakan kita malah mempercepat rencana Israel dalam menguasai tanah Palestina," pungkasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
