WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pembangunan manusia di Jalur Gaza dilaporkan mengalami kemunduran sangat tajam, bahkan diperkirakan setara dengan kondisi hampir delapan dekade lalu.
Peringatan serius ini disampaikan oleh Program Pembangunan PBB bersama Uni Eropa dalam kajian terbaru mereka terkait dampak konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Baca Juga:
Tiongkok Desak Gencatan Senjata Menyeluruh dan Berkelanjutan di Jalur Gaza
Dalam laporan bertajuk Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) yang turut disusun bersama Bank Dunia, disebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza mencapai USD71,4 miliar atau setara sekitar Rp1.100 triliun untuk periode sepuluh tahun ke depan.
Laporan tersebut juga menegaskan urgensi penanganan cepat untuk mengatasi kerusakan multidimensi akibat konflik.
Dari total kebutuhan dana tersebut, sekitar USD26,3 miliar diperlukan pada 18 bulan pertama.
Baca Juga:
Bantuan Kemanusiaan Mengalir, UNICEF dan WFP Soroti Ancaman Serius bagi Anak Gaza
Anggaran ini difokuskan untuk memulihkan layanan dasar masyarakat, membangun kembali infrastruktur vital, serta mendorong kebangkitan aktivitas ekonomi yang lumpuh akibat konflik.
Konflik yang memanas setelah serangan yang dipimpin oleh Hamas ke wilayah selatan Israel pada Oktober 2023 telah menyebabkan kerusakan fisik dengan nilai ditaksir mencapai USD35,2 miliar.
Selain itu, dampak kerugian ekonomi dan sosial tambahan diperkirakan mencapai USD22,7 miliar, memperparah kondisi masyarakat yang sudah terdampak krisis sebelumnya.
Laporan tersebut juga mengungkap bahwa hampir seluruh sektor kehidupan mengalami kehancuran signifikan.
Sektor perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hingga pertanian tercatat mengalami kerusakan berat yang memerlukan pemulihan jangka panjang.
Sebanyak lebih dari 371.000 unit rumah dilaporkan hancur atau mengalami kerusakan. Di sektor kesehatan, lebih dari separuh fasilitas rumah sakit tidak lagi berfungsi secara optimal.
Sementara itu, hampir seluruh bangunan sekolah mengalami kerusakan, yang berdampak langsung pada terganggunya proses pendidikan bagi anak-anak di Gaza.
Dampak sosial dari konflik ini juga sangat besar. Lebih dari 60 persen penduduk kehilangan tempat tinggal, sementara sekitar 1,9 juta warga terpaksa mengungsi, bahkan dalam beberapa kasus harus berpindah tempat berkali-kali untuk mencari keamanan.
Kondisi ekonomi Gaza pun mengalami kontraksi ekstrem hingga mencapai 84 persen. Dalam situasi ini, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas menjadi pihak yang paling terdampak dan menghadapi risiko terbesar dalam krisis kemanusiaan tersebut.
Menurut otoritas setempat, konflik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini menyebabkan lebih dari 71.000 warga Palestina meninggal dunia, serta lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka.
Banyak korban dilaporkan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan, menambah kompleksitas penanganan pascakonflik.
Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama Uni Eropa menegaskan bahwa upaya pemulihan dan rekonstruksi harus berjalan seiring dengan penyaluran bantuan kemanusiaan.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan transisi yang efektif dari fase darurat menuju tahap pembangunan kembali secara menyeluruh.
Selain itu, proses rekonstruksi diharapkan dapat dipimpin oleh pihak Palestina sendiri, dengan dukungan terhadap transisi pemerintahan menuju Otoritas Palestina.
Upaya ini juga diarahkan untuk mendorong tercapainya penyelesaian politik jangka panjang melalui solusi dua negara yang selama ini menjadi wacana utama dalam konflik tersebut.
Lebih lanjut, perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi ditekankan harus dilakukan secara inklusif, transparan, dan akuntabel.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok masyarakat paling rentan agar pemulihan dapat berlangsung adil dan merata bagi seluruh warga Gaza.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
